SUARASULTRA.COM | KONAWE – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe menunjukkan komitmen kuat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui kolaborasi apik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sinergi ini diwujudkan dalam sosialisasi percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebuah langkah strategis untuk memperkokoh fondasi ekonomi berbasis koperasi di seluruh wilayah Konawe.
Acara penting ini berlangsung di Gedung Wekoila pada Kamis (8/5/2025), dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand, perwakilan dari Polres Konawe, Kejaksaan Negeri Konawe, serta seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Konawe.
Dalam arahannya yang penuh semangat, Sekda Dr. Ferdinand, SP, MH menyampaikan pesan tegas dari Bupati Konawe, Yusran Akbar, yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama penggerak ekonomi di tingkat desa.
“Kepala desa memiliki peran sentral sebagai motor penggerak pembentukan koperasi ini. Namun, pengelolaan koperasi harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua koperasi,” ujarnya dengan menekankan pentingnya pemisahan peran untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
Sebagai wujud keseriusan, Pemda Konawe telah mengalokasikan insentif khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai proses notaris dan perizinan pembentukan koperasi.
“Target ambisius kita adalah pada akhir tahun 2025, seluruh desa di Kabupaten Konawe telah memiliki koperasi yang aktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuh Ferdinand dengan optimisme.
Wakapolres Konawe, Kompol Jamaluddin Saho, SHi, MH yang hadir mewakili Kapolres Konawe, menyatakan dukungan penuh dan kesiapan jajaran kepolisian untuk mengawal proses pembentukan koperasi di setiap desa.
“Kami siap memberikan pendampingan agar koperasi yang terbentuk benar-benar mampu menyejahterakan anggotanya dan seluruh masyarakat desa. Kami meyakini bahwa kesejahteraan di tingkat desa akan berimplikasi positif pada kesejahteraan kabupaten dan provinsi secara keseluruhan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kompol Jamaluddin menekankan krusialnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi terhadap regulasi yang berlaku.
“Kami tidak ingin muncul permasalahan hukum akibat ketidakpahaman dalam pengelolaan keuangan koperasi. Untuk itu, kami juga mendorong implementasi aplikasi ‘Jaga Desa’ sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran keuangan desa. Cukup sudah kasus kepala desa yang berurusan dengan hukum akibat korupsi dana desa setiap tahun,” tandasnya dengan nada prihatin.
Senada dengan itu, Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Konawe, Tutun Ady Syamsuddin, yang mewakili Kajari Konawe, menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan koperasi.
Ia mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya jumlah koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif di berbagai desa.
“Sebagai aparat penegak hukum, kami berharap agar koperasi ini dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Pemanfaatan aplikasi ‘Jaga Desa’ juga menjadi prioritas kami untuk meminimalisir potensi penyimpangan keuangan di tingkat desa. Jangan sampai ada lagi kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa,” tegasnya berulang kali.
Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kepala Bidang Koperasi Provinsi Sultra, Wawan Darmawan, mengakui adanya keterbatasan anggaran di tingkat provinsi, namun ia menegaskan komitmen penuh untuk mendukung upaya Pemkab Konawe.
“Kabupaten Konawe, dengan potensi 348 desa/kelurahan, harus menjadi contoh bagi daerah lain. Kami melihat Koperasi Merah Putih ini sebagai instrumen strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara,” jelasnya.
Sosialisasi ini berlangsung sangat interaktif, mencerminkan antusiasme tinggi dari para peserta.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Konawe yang juga Kepala Desa Momea, Jumar Lakarama, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih ini.
“Kami berjanji akan segera menindaklanjuti dengan pembentukan koperasi di desa kami. Kami sangat membutuhkan pendampingan dalam proses ini dan siap menjalankan program yang sangat baik ini. Kami berharap, dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini, tidak ada lagi kepala desa yang tersandung kasus korupsi, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan masalah baru bagi kita semua,” pungkasnya dengan harapan.
Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi solusi efektif dalam memberikan akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat desa, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal secara keseluruhan.
Laporan: Sukardi Muhtar
