Bupati Konawe Yusran Akbar Tekankan Pentingnya Data sebagai Kompas Kebijakan Publik di Era Digital
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Bupati Konawe, Yusran Akbar, S.T., tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Kuliah Praktisi yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan bertema “Pentingnya Data dalam Pengambilan Kebijakan Publik” ini dihadiri ratusan mahasiswa, dosen, serta perwakilan pemerintah daerah. Acara tersebut diinisiasi oleh Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UHO, dan secara resmi dibuka oleh Dekan FISIP, Prof. Dr. H. Eka Suaib, M.Si.. Adapun Prof. Dr. H. M. Najib Husain, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan, bertindak sebagai moderator.
Tema ini dinilai sangat relevan dengan tantangan era digital dan transformasi tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis data dan teknologi.
Data Sebagai Cermin Kehidupan dan Arah Kebijakan
Dalam kuliah umumnya, Bupati Yusran menegaskan bahwa data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cermin kehidupan masyarakat yang merekam aktivitas, tantangan, dan harapan mereka.
“Di balik setiap data, ada kisah tentang ekonomi yang bergerak, pelayanan publik yang perlu diperbaiki, dan masa depan daerah yang harus direncanakan dengan bijak,” ujarnya di hadapan peserta.
Ia menambahkan, membaca data dengan hati dan logika berarti memahami realitas sosial secara lebih dalam dan menemukan arah kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Dengan membaca data menggunakan hati dan logika, kita sebenarnya sedang memahami realitas sosial dan menemukan arah kebijakan yang tepat untuk membawa perubahan,” kata Yusran.
Kebijakan Berbasis Data, Bukan Asumsi
Lebih lanjut, Bupati Yusran menekankan bahwa setiap masalah sosial tidak boleh dianggap sebagai hambatan, melainkan peluang untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Data berperan penting dalam menemukan akar persoalan, mengetahui siapa yang terdampak, dan menentukan langkah paling efektif untuk mengatasinya.
Menurutnya, kebijakan publik yang baik lahir dari pemahaman mendalam berbasis bukti nyata, bukan sekadar asumsi atau opini.
“Data memberikan kacamata jernih untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Ia memperluas perspektif, memperdalam pemahaman, dan mengungkap pola yang tidak kasatmata,” jelasnya.
Data Sebagai Kompas Pemerintahan Modern
Dalam konteks pemerintahan, Yusran menggambarkan data sebagai kompas kebijakan publik. Melalui analisis yang tepat, pemerintah dapat menilai efektivitas program, menyempurnakan kebijakan, dan memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan data, kinerja pemerintah menjadi lebih terukur, efisien, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Lebih jauh, Yusran menyebut bahwa data juga berfungsi sebagai jembatan antara suara rakyat dan tindakan pemerintah. Melalui data lapangan, aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan sesuai kebutuhan.
“Pemerintah hadir bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai mitra yang memahami warganya melalui data dan realitas di lapangan,” ucapnya.
Tantangan dan Transformasi Menuju Pemerintahan Prediktif
Namun demikian, Yusran juga mengingatkan bahwa data bisa menjadi pedang bermata dua. Kesalahan dalam membaca atau menafsirkan data dapat berakibat pada kebijakan yang keliru dan berdampak negatif bagi masyarakat.
Karena itu, penting bagi para pengambil kebijakan untuk memahami metodologi, konteks, dan kualitas data agar keputusan yang diambil benar-benar berbasis bukti (evidence-based policy).
Ke depan, menurut Yusran, pemerintah harus bergerak dari kebijakan reaktif menuju kebijakan prediktif, dengan memanfaatkan teknologi Big Data. Melalui analisis data besar, pemerintah dapat mengenali pola perubahan demografi, mobilitas penduduk, perilaku ekonomi, hingga kebutuhan energi dan pangan secara lebih akurat.
“Dengan data, kita tidak hanya bekerja lebih keras, tetapi juga lebih cerdas. Data bukan sekadar angka, melainkan cerita tentang masyarakat dan masa depan yang ingin kita bangun bersama,” pungkasnya.
Sinergi Pemerintah dan Kampus
Kuliah praktisi ini berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Para mahasiswa tampak antusias mengikuti sesi tanya jawab yang membahas tantangan penerapan data di lapangan serta peran generasi muda dalam membangun ekosistem data yang berkualitas.
Sebagai penutup, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Konawe dan Civitas Akademika Universitas Halu Oleo, disertai penyerahan piagam penghargaan kepada Bupati Konawe atas kontribusinya dalam pengembangan pendidikan dan tata kelola pemerintahan berbasis data.
Kegiatan ini tidak hanya memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang berpikir kritis, berbasis data, dan berorientasi pada kemajuan daerah.
Laporan: Redaksi
Sumber: Dinas Kominfo Konawe
