SUARASULTRA.COM | KENDARI – Pengelolaan anggaran belanja jasa publikasi dan periklanan media pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak transparan. Pasalnya, masih banyak pemilik media mengeluh belum dibayarkan jasa berita pariwara dan iklan Pemerintah Provinsi.
Salah satunya yang menjadi korban adalah media daring Sultranews.co.id. Bahkan Direktur media ini telah melakukan penarikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Karena Kadis Kominfo Sultra Ridwan Badallah tidak komitmen dengan janjinya, bahkan terkesan arogansi.
“Betul, kemarin saya sudah tarik LPJ karena di janji-janji sejak bulan Februari hingga saat ini belum ada realisasi pembayaran. Bahkan Kadis Kominfo pernah ancam saya mau melaporkan saya ke Polisi,” kata Jaspin yang merupakan Direktur media daring Sultranews.co.id, saat di hubungi, Minggu (20/6/2021).
Hal yang sama juga dirasakan oleh Abdul Muis selaku pemilik media daring Corongsultra.id. Ia mengaku kecewa karena telah dibohongi oleh Kadis Kominfo Sultra. Kata dia, awalnya Corongsultra.id dijanji anggaran sebesar Rp.60 juta dengan komitmen anggaran itu dibagi dua, Rp.30 juta untuk Kadis dan Rp.30 juta untuk CorongSultra.id.
“Saya ketemu di ruangannya dan dijanji seperti itu. Ada juga istrinya saat itu di dalam ruangan,” ungkap Muis sapaan akrabnya, Minggu (20/6/2021).
Namun, janji itu hanya sebatas obat telinga. Saat mulai proses pencairan, komitmen itu pun berubah, jauh dari pembicaraan sebelumnya.
“Begitu mau pencairan saya dijanji lagi 10 juta tanpa potongan. Faktanya saya dikasi hanya Rp 8 juta. Itu pun disuruh lagi kasih LSM yang dia tunjuk 1 juta dan persen untuk kepala seksinya,” tutur Muis.
Selaku Direktur Corongsultra.id, Abdul Muis meminta kepada Gubernur Sultra H. Ali Mazi untuk memberhentikan Kadis Kominfo karena dinilai telah memberikan janji palsu kepada pemilik media.
“Ridwan Badallah sudah tidak bisa dipertahankan, Gubernur harus segera mencari penggantinya,” pungkas Muis.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus (Snak Markus) Sultra Manton turut angkat bicara. Kata dia, sebagai bentuk transparansi Penggunaan anggaran seharusnya pihak Kominfo Sultra tidak bermain-main dalam hal pengelolaan anggaran media.
“Jika anggaran sebesar itu tidak dikelola dengan baik dan tidak transparan, maka saya menduga ada yang tidak beres,” ucap Manton.
Manton juga menilai, dengan anggaran yang fantastis dan itu lantas masih banyak media yang belum dibayarkan iklanya, maka menjadi tanda tanya besar ada apa dengan Kominfo itu?
“Ketika kemitraan telah terjalin, maka pasti ada hubungan timbal balik yaitu dengan memasang iklan atau mungkin berita pariwara. Tetapi ketika itu tidak ditunaikan, maka itu menjadi hak media untuk menuntut pembayaran,” jelas Manton.
Atas kejadian itu, Manton meminta kepada Inspektorat Sultra untuk melakukan pemeriksaan khusus (Pensus) terhadap Dinas Kominfo Sultra terkait anggaran media.
“Dalam waktu dekat saya akan menemui pihak BPKP perwakilan Sultra untuk segera mengaudit Dinas Kominfo Sultra. Kalau perlu kita laporkan sekalian ke APH jika ada penyimpangan,” ancam Manton.
Untuk itu Manton juga meminta kepada Kadis Kominfo Sultra agar tidak memilah-milah media sebagi partner kerjasamanya. Sebab ada banyak media yang saat ini telah bekerja sama tapi ternyata hanya diberikan harapan kosong.
“Ada lagi saya dengar dari para awak media soal komitmen-komintmen yang katanya bagi sama setelah pencairan. Tapi sayangnya tidak ada bukti yang menguatkan untuk kita laporkan ke pihak APH,” bebernya.
Maka dari itu, Manton juga meminta kepada Gubernur Sultra untuk segera mengevaluasi Kadis Kominfo Sultra, terkait kinerjanya selama ini.
“Kalau terus-terusan seperti ini, takutnya akan semakin memperburuk kemitraan antara Pemprov Sultra dan para Media nantinya,” tukasnya.
Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badallah saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa tidak satu pun media yang berkontrak dengan Kominfo Sultra. Yang ada lanjut dia adalah sistem by order. Ia pun menyebut telah membayar ke Corongsultra.id sebesar Rp.8juta.
“Saya bayar itu Corong delapan juta. Karena memang Corong tidak diakui Dewan Pers, tidak mungkin saya mau bayar 60 juta,” ungkap Ridwan Badallah saat dihubungi SUARASULTRA.COM via telepon selulernya, Minggu (20/6/2021).
Sementara terkait SultraNews.co.id, Ridwan Badallah menyebut media itu tidak pernah melakukan kerja sama dengan Kominfo Sultra.
“Saya mau kerja sama dengan orang yang ber-attitude, saya berhak untuk memilih,” ujarnya.
Bahkan Ridwan Badallah mengaku akan melaporkan pemilik media Sultra News.co.id kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Dewan Pers karena merasa telah dicemarkan nama baiknya.
“Saya bilang sekarang, saya mau lapor polisi dia. Saya sudah lapor Dewan Pers, saya lapor polisi kenapa? Itu sudah pencemaran nama baik. Sekarang buktikan kapan saya kerja sama dengan dia dan saya tidak bayar dia. Semua media tidak ada kerja sama ku. Saya hanya membayar mereka karena memasang iklan yang saya suruh,”bebernya.
“Memang dia minta dibayar, tetapi saya tidak mau bayar, itu orang tidak ada Attitude-nya,” tambahnya.
Menurut Ridwan Badallah, meski ada permintaan pembayaran, itu tidak serta merta diproses. Semua akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu
“Kita bayar berdasarkan permintaan, tapi kita evaluasi, permintaannya layak apa tidak untuk dibayar, kan begitu,”pungkasnya.
Untuk diketahui, anggaran yang diporsikan oleh Pemprov Sultra dari APBD 2021 untuk pembiayaan kegiatan pencitraan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, Media Online, Media Audio Visual, Media Reklame dan Periklanan lainnya sebesar Rp 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah.
Laporan: Sukardi Muhtar
