Aliansi Rakyat Desak DPRD dan Pemda Konawe Usut Dugaan Rangkap Jabatan dan Kongkalikong di RSUD
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kabupaten Konawe menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (20/8/2025).
Aksi yang berlangsung damai ini menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe dan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe untuk segera mengusut dugaan pelanggaran etik dan maladministrasi di tubuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe.
Massa memulai aksinya dengan berkumpul di depan Kampus Universitas Lakidende (Unilaki). Di lokasi tersebut mereka berorasi secara bergantian, kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Konawe dan berlanjut ke Kantor Pemda Konawe.
Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan rangkap jabatan Direktur RSUD Konawe yang disebut masih aktif sebagai dokter spesialis anestesi. Selain itu, mereka juga menuding adanya praktik kongkalikong dalam pengelolaan obat pasien BPJS.
“Kami menduga pasien BPJS sengaja diarahkan membeli obat di luar RSUD. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun, apotek tersebut diduga kuat milik oknum dokter RSUD sendiri,” ujar salah satu orator dalam orasinya di depan Kantor DPRD.
Setibanya di Kantor DPRD, massa sempat kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Ketua DPRD. Ketidakhadiran unsur pimpinan tersebut memicu ketegangan hingga terjadi aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan. Namun, situasi berhasil diredam.
Massa akhirnya diterima oleh Ir. Joni Pisi, M.Si, Wakil Ketua Komisi III DPRD Konawe. Dalam keterangannya, ia menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Saya siap pasang badan. Sudah terlalu banyak laporan masyarakat terkait buruknya pelayanan RSUD. Kami akan segera mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengusut persoalan ini,” tegas mantan Kadis PU Konawe itu.
Usai dari DPRD, massa bergerak menuju Kantor Pemda Konawe dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand, SP., MH. Di hadapan Sekda, mereka kembali menegaskan kekecewaan atas pelayanan RSUD serta dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat rumah sakit.
“Kami minta Pemda tidak tutup mata. Ini menyangkut keselamatan pasien dan pelayanan publik yang harus bersih dari kepentingan pribadi,” kata perwakilan massa.
Aksi yang dikoordinatori Novryansyah, Ripaldi, dan Muhammad Syahri Ramadhan ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Dalam keterangannya kepada awak media, para koordinator menegaskan bahwa aksi ini belum berakhir.
“Jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, kami akan kembali turun ke jalan dalam Aksi Jilid II. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Novryansyah.
Aliansi Rakyat Konawe memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari DPRD dan Pemda Konawe. Mereka mendesak lembaga legislatif maupun eksekutif agar tidak tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Laporan: Redaksi
