BADKO HMI Sultra Soroti Penanganan Aduan JMSI di Polda, Minta Hentikan Pemanggilan Jurnalis
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara (BADKO HMI Sultra) melalui Sekretaris Umumnya, Andi Aswar, menyoroti penanganan aduan yang dilayangkan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sultra kepada Polda Sulawesi Tenggara terkait Kepala Dinas Pariwisata Sultra.
Andi Aswar menegaskan, Polda Sultra harus bersikap profesional, objektif, dan adil dalam menangani laporan tersebut. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih serta wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi.
“Polda Sultra harus memastikan setiap proses hukum berjalan secara adil tanpa adanya intervensi atau keberpihakan,” ujarnya.
Ia juga mendesak agar Polda Sultra menghentikan proses pemanggilan terhadap jurnalis dan Ketua JMSI Sultra. Langkah tersebut dinilai berpotensi mengarah pada kriminalisasi terhadap kerja-kerja jurnalistik.
“Kami melihat adanya indikasi kuat kriminalisasi terhadap jurnalis. Ini berbahaya bagi kebebasan pers yang merupakan pilar demokrasi,” tegasnya.
Selain itu, BADKO HMI Sultra turut mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera mencopot Kepala Dinas Pariwisata Sultra. Pejabat tersebut dinilai kerap memicu polemik di ruang publik melalui pernyataan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.
Sebagai catatan, Andi Aswar mengungkapkan bahwa yang bersangkutan sebelumnya juga pernah mendapatkan rekomendasi pencopotan dari DPRD Sultra saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Sultra.
“Hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang perlu menjadi perhatian serius,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, agar tetap konsisten menerapkan sistem merit dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dengan mengevaluasi pejabat yang kerap membuat blunder dan menimbulkan kegaduhan publik.
“Jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi bom waktu yang berdampak pada citra pemerintahan daerah,” pungkasnya.
BADKO HMI Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penegakan hukum yang adil, menjaga kebebasan pers, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional di Sulawesi Tenggara.
Laporan: Redaksi
