AMAN Sultra Desak Kapolda Copot Kapolres Bau-Bau, Soroti Dugaan Penggelapan Emas hingga Backup Aktivitas Ilegal
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Tekanan terhadap institusi kepolisian di Sulawesi Tenggara terus menguat. Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Sultra menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sultra, Jumat (19/6/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan terkait dugaan mandeknya penanganan berbagai kasus hukum di wilayah Kota Bau-Bau.
Dalam aksi tersebut, massa secara tegas mendesak Kapolda Sultra untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kapolres Bau-Bau. Menurut AMAN Sultra, kepemimpinan di Polres Bau-Bau dinilai gagal menghadirkan penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan.
Koordinator AMAN Sultra, Firman, dalam orasinya menyampaikan bahwa sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik terkesan tidak ditangani secara maksimal, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait komitmen penegakan hukum.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan penggelapan barang bukti emas yang diduga melibatkan oknum anggota Polres Bau-Bau pada tahun 2026. Firman menilai, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka hal itu merupakan pelanggaran serius yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Barang bukti merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum. Jika sampai disalahgunakan, maka hal itu bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan,” tegas Firman.
Selain itu, AMAN Sultra juga menyoroti penanganan kasus pengeroyokan yang terjadi di kawasan Kilo 5, Kota Bau-Bau. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah pihak yang sebelumnya disebut sebagai korban justru ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Firman, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas proses penyelidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan aparat penegak hukum.
“Situasi seperti ini berpotensi menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan dalam proses hukum. Karena itu, perlu adanya penjelasan yang transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, AMAN Sultra juga mengangkat dugaan keterlibatan oknum anggota Polres Bau-Bau dalam membackup aktivitas ilegal yang diduga dilakukan oleh PT BBDM. Mereka meminta Polda Sultra melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan tersebut.
Firman menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menjaga independensi dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” katanya.
Dalam aksinya, AMAN Sultra juga menyoroti dugaan mandeknya penanganan kasus ancaman pembunuhan terhadap seorang warga Bau-Bau yang dilaporkan sejak tahun 2025. Hingga kini, kasus tersebut disebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Menurut mereka, lambannya penanganan sejumlah perkara tersebut semakin memperkuat persepsi publik mengenai adanya praktik pembiaran maupun intervensi dalam proses penegakan hukum.
Melalui aksi tersebut, AMAN Sultra menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kapolda Sultra, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Bau-Bau, membuka secara transparan perkembangan penanganan seluruh kasus yang menjadi sorotan publik, serta memastikan penegakan hukum berjalan profesional, independen, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Aksi yang berlangsung di depan Polda Sultra itu menjadi bentuk kritik terhadap kinerja aparat penegak hukum sekaligus dorongan agar institusi kepolisian dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui penanganan kasus yang transparan dan akuntabel.
Laporan: Redaksi
