Batal Jadi Tuan Rumah HUT Sultra 2026, Warga Wakatobi Kecewa dan Soroti Inkonsistensi Pemprov
SUARASULTRA.COM | WAKATOBI – Pembatalan Kabupaten Wakatobi sebagai tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke-62 tahun 2026 menuai kekecewaan dari masyarakat setempat.
Sebelumnya, pada penutupan perayaan HUT Sultra ke-61 tahun 2025 di Kolaka, Wakil Gubernur Sultra, Hugua, secara resmi menunjuk Wakatobi sebagai tuan rumah penyelenggaraan HUT Sultra ke-62.
Namun dalam perkembangannya, Pemerintah Provinsi Sultra justru dikabarkan tengah mempersiapkan pelaksanaan peringatan tersebut di Kendari.
Pemerhati pembangunan Wakatobi, Idris Mandati, menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan pengumuman resmi yang telah disampaikan sebelumnya di Kolaka.
“Dalam pidato itu disampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan di tingkat pimpinan daerah provinsi, yang tentu melibatkan gubernur,” ujar Idris di Wangiwangi Selatan, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, pengumuman tersebut telah direspons serius oleh masyarakat Wakatobi, termasuk para pelaku usaha yang mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kegiatan berskala provinsi itu.
Ia mengungkapkan, alasan pembatalan yang disampaikan belakangan oleh gubernur saat Safari Ramadan di Wakatobi, yakni efisiensi anggaran, dinilai terlambat dan berpotensi merugikan masyarakat.
“Para pelaku usaha di sektor perhotelan, transportasi, hingga kuliner sudah terlanjur melakukan persiapan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga renovasi fasilitas seperti hotel, penginapan, homestay, dan armada transportasi,” jelasnya.
Idris menegaskan, seharusnya keputusan tersebut disampaikan sejak awal agar pelaku usaha tidak mengalami kerugian akibat biaya operasional yang telah dikeluarkan.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya perbedaan pernyataan antara gubernur dan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sultra terkait konsep pelaksanaan kegiatan.
Di satu sisi, gubernur menyebut perayaan akan dipusatkan di Kendari dan digelar secara sederhana. Namun di sisi lain, Kadispar Sultra justru mengungkapkan rencana kegiatan dengan anggaran sekitar Rp3,7 miliar, lengkap dengan berbagai rangkaian acara dan menghadirkan artis ibu kota di sejumlah titik lokasi.
“Rencana tersebut tidak mencerminkan efisiensi. Justru terlihat sebagai kegiatan berskala besar, bertolak belakang dengan alasan yang disampaikan,” katanya.
Atas kondisi itu, Idris meminta agar jika pelaksanaan HUT Sultra tetap dipindahkan ke Kendari, maka sebaiknya digelar secara sederhana, misalnya dalam bentuk upacara saja.
Ia juga mengusulkan agar anggaran yang telah disiapkan dapat dialihkan untuk program lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Lebih jauh, ia menilai perbedaan pernyataan antara gubernur, wakil gubernur, dan Kadispar Sultra mencerminkan lemahnya komunikasi di internal birokrasi pemerintah provinsi.
“Jika di tingkat pimpinan saja tidak sinkron, maka akan sulit menghadirkan kebijakan yang tepat dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.***
Editor: Sukardi Muhtar
