RAPBD Perubahan 2026 Konawe Dibahas, Banggar Pastikan Pendapatan dan Belanja Berimbang

  • Share
Suasana Rapat Konsultasi Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2026.

Make Image responsive

RAPBD Perubahan 2026 Konawe Dibahas, Banggar Pastikan Pendapatan dan Belanja Berimbang

SUARASULTRA.COM | KONAWE – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Konawe bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat konsultasi pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026, Kamis (24/9/2026).

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyelarasan antara proyeksi pendapatan daerah dan rencana belanja dalam APBD Perubahan 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., selaku Ketua Banggar, didampingi Wakil Ketua Nuryadin Tombili, ST., serta sejumlah anggota Banggar DPRD Konawe.

Dari pihak eksekutif, rapat dihadiri Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si., bersama Sekretaris Daerah Konawe, Dr. Ferdinand, SP., MH., serta Sriany, SE., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris TAPD Kabupaten Konawe. Turut hadir sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.

Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, mengatakan pembahasan RAPBD Perubahan dilakukan untuk memastikan struktur pendapatan dan rencana belanja daerah dapat disusun secara proporsional.

Menurutnya, kesesuaian antara pendapatan dan belanja menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan agar pengelolaan anggaran daerah tetap terukur dan tidak menimbulkan defisit yang tidak direncanakan.

“Pembahasan ini guna memastikan pendapatan daerah berkesesuaian dengan rencana belanja,” kata I Made Asmaya saat ditemui di sela-sela pembahasan RAPBD Perubahan Konawe 2026.

“Intinya, setiap rupiah yang dibelanjakan itu memberikan manfaat kepada masyarakat. Termasuk memastikan alokasi gaji PPPK sudah tersedia,”  tegasnya.

Pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD selanjutnya diarahkan pada pencermatan terhadap komponen pendapatan maupun belanja daerah sebelum RAPBD Perubahan 2026 disepakati bersama.

Laporan: Sukardi Muhtar

Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Baca Juga:  Klarifikasi DLHK Dipertanyakan, Pengelolaan TPA Puuwatu Diduga Masih Open Dumping
banner 120x600
  • Share