Dituding Lamban Menangani Kasus Tipidkor, Penjelasan Kajari Konawe Sangat Mengejutkan

Tampak Kajari Konawe, Saiful Bahri Siregar saat menerima massa aksi dari Konsorsium Gerakan Anti Korupsi, Senin ( 11/12/2017 ).

SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Sejumlah lembaga Anti Korupsi melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember kemarin. Dalam aksi hari ini, Senin ( 11/12/2017 ), massa aksi menyoroti kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe, Saiful Bahri Siregar selaku orang nomor satu di lembaga Adiyaksa tersebut.

Terkhusus 10 lembaga yang tergabung dalam Konsorsium Gerakan Anti Korupsi, secara lantang menuding pihak Kejaksaan Negeri Konawe terkesan lamban menangani kasus korupsi yang kini berada di meja mereka.

Menanggapi tudingan Massa pengunjuk rasa tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Saiful Bahri Siregar ( SBS ) mengatakan, saat ini ada dua kasus dugaan korupsi di Konawe yang sedang ditanganinya. Dua kasus itu, yakni dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe dan dugaan korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Konawe.

“Di Dinas Pendidikan itu kasus Ùang Persediaan ( UP) dan yang di Dinas Perikanan itu kasus pengadaan benih ikan, bukan pengadaan kapal ,” kata SBS kepada massa aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Senin ( 11/12 ).

Menurutnya, kedua kasus tersebut saat ini tengah menunggu hasil audit dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra. Jika hasil audit telah keluar, pihaknya bakal segera menetapkan tersangka atas kasus tersebut.

“Kalau hasil auditnya keluar bulan Desember ini, Insya Allah akan langsung kami tindaklanjuti,” kata Kajari Konawe ini sekaligus membantah tudingan yang menyebut jika pihaknya lamban dalam hal menangani kasus yang dimaksud

Pria nomor Wahid di lembaga Adiyaksa ini menjelaskan, pihaknya butuh mengetahui hasil audit terkait jumlah kerugian negara untuk menetapkan tersangka. Sebab kata dia, jika tidak demikian, pihaknya rawan kalah apabila kasus itu dipraperadilankan.

“Kalau kami kalah dipraperadilan, kinerja kami pasti disoroti lagi. Nanti dibilangnya nggak serius. Makanya kita butuh hasil audit dulu untuk melihat berapa kerugian negaranya,” kata pria yang namanya akrab disingkat SBS.

Laporan : Redaksi