SUARASULTRA.COM, KENDARI – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Kendari bulan Mei mendatang, tepatnya tanggal 10, akan menggelar Lokakarya Pertambangan, sehingga tidak ada lagi kepala daerah yang tersandung masalah soal tambang.
Banyaknya kepala daerah yang tersandung masalah soal tambang, sehingga Ketua Pospera Kota Kendari, Mukmin berinisiatif untuk menggelar Lokakarya Pertambangan.
Mukmin menjelaskan, dalam lokakarya tersebut akan menghadirkan beberapa orang dari kementerian, yakni Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Presidium PENA 98 Erwin Usman, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutan serta angota Komisi VII DPR RI (Komisi Pertambangan) termasuk Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) KLHK juga turut hadir sebagai narasumber.
“Mereka semua, akan hadir sebagai narasumber dalam Lokakarya Pertambangan tersebut,” kata pria yang akrab disapa Bram Baraktino, Sabtu, (14/04)
Kegiatan yang akan dilaksanakan 10 Mei mendatang itu lanjutnya, turut mengupakayan hadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber.
“Kita juga mengupayakan, di kegitaan bulan Mei itu bisa di hadiri KPK. Kedatangan KPK di kegitan itu sangat penting, kita akan diskusikan, pengelolaan pertambangan di Sultra harus diperhatikan,” ucapnya.
Lebih jauh Ia menuturkan, tujuan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut, untuk memberikan edukasi terhadap masyrakat, termasuk meransang kepedulian investor tambang terhadap lingkungan. Sebab menurutnya, dampak lingkungan pertambangan sangat besar terhadap masyarakat.
“Dengan kegiatan yang kami selenggarakan nanti, bisa berdampak positif untuk masyarakat Sultra,” ujarnya.
Selain itu, Ia juga mengharapkan, dengan suksesnya kegiatan ini, diharapkan Investor, masyarakat maupun pemerintah, bisa lebih konsisten dengan regulasi peraturan perundang-undangan, terkhusus peraturan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup.
Laporan : Adam