SUARASULTRA.COM, KONUT – Pemerintah Daerah ( Pemda ) Kabupaten Konawe Utara ( Konut ) Provinsi Sulawsi Tenggara ( Sultra ) diketahui telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 800/2.844.
Surat Edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Dr.H.Ruksamin. Kini Surat Edaran tersebut telah beredar di media sosial ( Group WhatsApp ), Selasa ( 23/10/2018).
Kepala Bagian ( Kabag ) Humas, Telematika dan Sandi Pemda Konut, La Ode Muhammad Amanuddin saat dikonfirmasi oleh media ini membenarkan adanya Surat Edaran Bupati Konut tersebut.
“Surat Edaran itu benar adanya. Pak Bupati keluarkan Surat tersebut sebagai Warning kepada PNS Lingkup Pemda Konut,” kata Kabag Humas, La Ode Muhammad Amanuddin, Selasa ( 23/10).
Surat Edaran tertanggal 17 Oktober 2018 tersebut berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Diketahui, pada Bab III Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11 dan Pasal 10 angka 9 ditekankan bagi PNS yang tidak masuk kerja ( akumulatif) tanpa alasan yang sah.
Bagi PNS yang melanggar pasal – pasal tersebut ketentuannya sebagai berikut :
a. Selama 5 s/d 15 hari kerja dikenai hukuman ringan,
1) 5 hari kerja dijatuhi hukuman teguran lisan
2) 6 s/d 10 hari kerja dijatuhi hukuman teguran tertulis
3) 11 s/d 15 hari kerja dijatuhi hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Selama 16 s/d 30 hari kerja dikenai hukuman sedang,
1) 16 s/d 20 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun,
2) 21 s/d 25 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun,
3) 26 s/d 30 hari kerja dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih renda selama 1 tahun.
c. Selama 31 s/d 46 hari kerja atau lebih dikenai hukuman berat
1) 31 s/d 35 hari kerja dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun,
2) 36 s/d 40 kerja dijatuhi hukuman pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setungkat kebih rendah yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu,
3) 41 s/d 45 hari kerja dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu,
4) 46 hari kerja atau lebih dikenai hukuman pemberhentian dengan hormat (PDH) tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS.
Laporan : Aras Moita
