Tidak Transparan, Beberapa Oknum Kades Terindikasi Korupsi Dana Desa

  • Share
Aras Moita Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Aras Moita Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara.

SUARASULTRA.COM, KONUT – Sampai akhir tahun 2019, Pengelolaan Dana Desa ( DD) di wilayah Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ada beberapa oknum Kepala Desa diduga Korupsi DD.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPW JPKP Sultra Aras Moita kepada Redaksi Suara Sultra.

banner 336x280

Menurut Aras, ada indikasi korupsi dalam pengelolaan anggaran Dana Desa di Kecamatan Lembo.

Dikatakan, indikasi mulai dari pengelolaan anggaran tidak transparan kepada masyarakat , pelaksanaan kegiatan pembangunan juga tidak jelas, berapa serapan anggaran yang digunakan seperti membangun sarana prasarana umum, pengadaan barang dalam kegiatan pemberdayaan dan penyediaan media informasi desa senilai jutaan rupiah, tidak jelas penggunaannya.

“Dari pemantauan kami, hampir seluruh pengelolaan anggaran Dana Desa tahun 2019 oleh sebahagian oknum kades di wilayah Kecamatan Lembo tidak transparan,”ungkapnya, Selasa (31/12/2019).

Lebih lanjut kata Aras, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, oknum Kades tidak transparan kepada masyarakat.

“Penyediaan media informasi APBDes dan realisasi kegiatan sesuai persentase tahapan anggaran, tidak ada papan informasi padahal mereka anggarkan,” ungkap Aras Moita Wakil Ketua DPW Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sultra.

Dalam pelaksanan kegiatan, banyak kades menganggarkan pengadaan media informasi desa yang mencapai jutaan rupiah. Namun, tidak ada yang kita lihat dipasang untuk dilihat dan diketahui oleh publik.

Atas perilaku tersebut yang tidak sesuai amanah undang-undang nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 tentang keuangan desa, maka seluruh pihak terkait dapat melakukan proses secara hukum kepada oknum Kades tersebut.

“Jika para oknum Kades membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sampai 100% khusus wilayah Kecamatan Lembo, kami yakin ada indikasi rekayasa di dalam pembuatan laporan anggaran DD untuk tahun 2019 ini,” tegas Aktivis Relawan Jokowi tersebut.

Laporan: Redaksi

Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
banner 120x600
  • Share
error: Content is protected !!