SUARASULTRA.COM | KONAWE – Kepolisian Resor (Polres) Konawe
diminta tindak tegas masyarakat yang melakukan praktek premanisme yang berupaya merusak kerja sama antara Pemda Konawe dengan pihak perusahaan.
Seruan ini disampaikan oleh Ketua Poros Keadilan Kebupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggaea (Sultra), Ilham Killing, Minggu 26 Juli 2020.
Menurut Killing sapaan akrabnya, keberadaan Mega Industry di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tentu memberi kesempatan kepada Tenaga Kerja Lokal (TKL). Kata dia, selama beberapa tahun rekruitmen tenaga kerja kurang propesional yang mengarah ke praktek-praktek pungutan liar bahkan aksi premanisme yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang
“Ini sangat merugikan bagi pencari kerja. Hal ini dapat menimbulakan konflik horizontal,” kata Killing.
Killing menyebut aksi premanisme ini terjadi karena orang-orang tersebut merasa bahwa masyarakat lingkar tambanglah yang akan selalu menjadi penentu atau yang paling berkuasa atas penerimaan tenaga kerja di perusahaan Mega Industry PT.VDNI dan PT.OSS.
“Bahkan pengalaman pribadi saya aksi-aksi premanisme memang benar adanya. Terbukti ketika kami akan melakukan atau menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum, kami selalu saja dihadang dan di perhadapkan oleh orang-orang sekitar tambang yang menurut mereka tidak bisa masuk di area tersebut,” tuturnya.
Terkait rekruitmen Tenaga Kerja Lokal (TKL) yang saat ini telah diambil alih oleh Pemda Konawe, Killing menyebut harusnya didukung bersama dan ini harus kita apresiasi guna menghilangkan praktek-prakterk kotor yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar.
Menagapi aksi pemalangan yang dilakukan oleh kekolompok orang yang tidak sepakat penerimaan TKL diambil alih oleh Pemda Konawe, Killing mengatakan hal itu adalah contoh bahwa bisa jadi mereka kehilangan lahan olahan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Sementara di sisi lain, pemalangan ini sangat merugikan masyarakat lokal atau di luar Sulawesi Tenggra yang ingin mencari kerja.
Untuk itu Killing meminta kepada Pemda Konawe untuk tegas dan khususnya menyampaikan kepada pihak Camat dan para Kepala Desa yang ada di Kecamatan Morosi agar menertibkan masyarakatnya.
“Saya juga meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Konawe untuk menindak tegas para oknum-oknum masyarakat sekitar tambang yang selalu memakai sistem premanisme dan provokasi masyarakat, dan yang paling penting menangkap orang-orang tersebut yang selalu menjalankan pungutan-pungutan liar kepada para pencari kerja,” pintanya.
Killing kembali menegaskan bahwa kehadiran Mega Industry tersebut bukan saja untuk masyarakat sekitar tambang, tetapi semua masyarakat Konawe berhak.
Lebih lanjut kata dia, jangan mengatakan bahwa masyarakat sekitarlah yang paling berhak, rekruitmen tenaga kerja yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe ini adalah langkah awal untuk ke depannya menjadi lebih baik.
Dengan demikian sebut Killing, pihak PT.VDNI dan PT.OSS juga bisa menjalankan usahanya dengan baik.
“Janganlah itiikad baik Pemda dan kedua Perusahaan tersebut direcoki oleh orang-orang yang tidak bertangung jawab,” pungkasnya.
Laporan: Sukardi Muhtar