



SUARASULTRA.COM | KONAWE – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe sangat mendukung hilirisasi industri dan investasi khususnya di Konawe. Menurutnya, Selain memberikan kontribusi lapangan kerja bagi masyarakat, hadirnya investasi juga turut menggerakkan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PDI Perjuangan Konawe ini usai menerima massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Amonggedo saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Konawe pada Selasa 31 Januari 2023.
Massa aksi menuntut pemerintah daerah setempat membatalkan rencana pembangunan smelter yang lokasinya meliputi tiga desa yaitu Desa Matabura, Wawohine, dan Lalombonda Kecamatan Amonggedo.

Di hadapan massa aksi, Rudi sapaan akrabnya menyampaikan bahwa terkait rencana pembangunan smelter di Amonggedo pihaknya (DPRD) belum menerima informasi tersebut baik secara regulasi maupun perencanaannya.
Rudi pun menegaskan bahwa selama ini DPRD Kabupaten Konawe selalu merespon baik dan menindak lanjuti setiap aspirasi ataupun keluhan masyarakat.
“Kami belum bisa berbicara masalah regulasi, karena sampai hari ini kami belum tau tentang rencana pembangunan smelter di Amonggedo. DPRD Konawe selalu hadir merespon keluhan masyarakat. Saat ini juga kalau kalian minta kita turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan lokasi pembangunan smelter di Amonggedo kami siap,” jelasnya.

Pada kesempatan itu Rudi meminta agar persoalan ini diselesaikan secara menyeluruh tidak dengan sepihak. Kata dia, penyelesaian masalah tersebut harus melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan warga setempat. Sehingga ke depannya tidak ada lagi gesekan ataupun persoalan yang timbul hanya karena komunikasi yang tidak sampai.
Sebelumnya, Koordinator Lapangan La Ode Muh Sunandar menyampaikan, kehadiran investasi di wilayah Amonggedo akan merusak iklim pertanian di wilayah tiga desa tersebut. Seharusnya kata dja, ada sosialisasi awal kepada masyarakat tentang rencana pembangunan Smelter di Amonggedo.
“Mestinya ada kajian awal dan sosialisasi tentang rencana pembangunan smelter, baik itu kajian lingkungan maupun sosial yang nantinya akan berdampak pada masyarakat,” ucapnya.

Di hadapan wakil rakyat, Sunandar meminta agar DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat tidak hanya membahas kesepakatan dalam lembaran kertas tetapi turun langsung melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan dukungan.
“Kami meminta DPRD Konawe untuk meninjau ulang rencana pembangunan smelter yang kami prediksi akan berdampak terhadap hasil pertanian masyarakat,” pungkasnya.
Laporan: Sukardi Muhtar





