SUARASULTRA.COM | KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Ini adalah kali ke-11 secara berturut-turut Kabupaten Konawe berhasil mempertahankan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 26 Mei 2025.
LHP tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si. Turut mendampingi dalam acara penting ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Konawe I Made Asmaya, S.Pd, MM, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Konawe.
Opini WTP merupakan simbol integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe telah disusun secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.
Menurutnya, capaian ini adalah bukti nyata komitmen tinggi terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Konawe hari ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan ini sudah yang ke sebelas kali secara berturut-turut. Ini adalah buah dari kerja kolektif dan komitmen semua pihak untuk terus menjaga integritas serta akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah,” ujar Syamsul.
Syamsul juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Yusran Akbar dan dirinya, Pemerintah Kabupaten Konawe akan terus berbenah diri, menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK, dan berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang.
“Satu hal yang paling berat jika terjadi penurunan prestasi dari WTP menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian), maka itu menjadi preseden buruk terhadap pemerintah kabupaten dalam laporan kinerja pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah Konawe untuk bekerja sama, mematuhi regulasi yang berlaku, serta terus menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap aspek tata kelola keuangan daerah.
“Dan kalau kita berjalan di atas rel, tentunya pasti akan terjaga laporan pertanggungjawaban kita secara umum,” tutup Syamsul.
Laporan: Sukardi Muhtar
