Bupati Konawe Dorong Tata Kelola Pajak Mineral Lebih Transparan dan Berkelanjutan
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Bupati Konawe, Yusran Akbar, ST., secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta perizinannya, yang berlangsung di Aula BKPSDM Kabupaten Konawe, Rabu (9/10/2025).
Kegiatan tersebut diikuti oleh para camat, pelaku usaha, dan penambang mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Konawe.
FGD ini digelar dengan tujuan menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman bersama terkait tata kelola pajak daerah, khususnya pajak MBLB, agar pelaksanaannya lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Bupati Yusran Akbar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, daerah harus mampu berinovasi dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.
“Daerah dituntut untuk kreatif, inovatif, dan adaptif dalam mengelola potensi sumber daya, khususnya sektor pertambangan, agar menjadi sumber pendapatan yang sah, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusran Akbar menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari cepatnya penyerapan anggaran, tetapi juga dari ketepatan sasaran, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Yusran Akbar juga mengapresiasi dukungan aparat penegak hukum dan instansi teknis seperti Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dinilai memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib dan berkeadilan.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Kapolres Konawe, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Inspektur Daerah Kabupaten Konawe, serta Kepala Bidang Pengembangan dan Pengawasan Bapenda Konawe.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Konawe berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan pajak MBLB dan penyederhanaan proses perizinan, guna mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, tertib, dan berkelanjutan di daerah.
Laporan: Redaksi
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Konawe
