Tie Saranani Sindir Keras Istri Bupati Konawe: “Jangan Maburako, Pilih Salah Satu Jabatan!”
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Penggiat media sosial asal Sulawesi Tenggara, Tie Saranani, menyoroti polemik dugaan penerimaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) oleh Ibu Hania, istri Bupati Konawe yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua PGRI Konawe, Ketua Tim Penggerak PKK, dan Ketua Dekranasda Kabupaten Konawe.
Dalam pernyataannya, Selasa (4/11/2025), Tie menyampaikan kritik tajam terhadap dugaan rangkap jabatan dan potensi penyalahgunaan tunjangan profesi oleh istri orang nomor satu di Konawe itu.
“Saya pikir hampir semua masyarakat yang mengikuti aktivitas pejabat atau istri pejabat di Sulawesi Tenggara tidak heran. Bahkan sejak awal, saya sudah ingin bertemu Ibu ini untuk menyampaikan banyak hal, karena saya melihat beliau ini sudah terlalu berlebihan,” ujar Tie.
Tie menyebut, isu dugaan penerimaan TPG oleh istri bupati yang disebut tidak aktif mengajar menjadi perhatian publik, terutama karena yang bersangkutan juga memegang sejumlah jabatan penting di daerah.
“Coba lihat beritanya, ada dugaan pakai joki mengajar, istri bupati diduga masih terima tunjangan profesi guru. Padahal beliau ini juga Ketua PGRI Konawe,” tambahnya.
Menurut Tie, guru bersertifikasi wajib memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu. Jika hal itu tidak dilakukan, namun tetap menerima TPG, maka secara aturan sudah termasuk pelanggaran serius.
“Kalau memang tidak mengajar tapi masih terima TPG, itu sudah keterlaluan. Itu masuk kategori temuan, bahkan bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi,” tegasnya.
Lebih jauh, Tie menilai seharusnya Ibu Hania memilih salah satu peran yang dijalani agar tidak tumpang tindih antara tugas sebagai guru dengan perannya sebagai Ketua PKK dan Dekranasda.
“Tugas Ketua PKK dan Dekranasda itu sangat berat. Jadi seharusnya beliau memilih, apakah tetap sebagai guru dengan cuti dari jabatan sosialnya, atau fokus di PKK dan Dekranasda. Jangan ‘maburako’ begitu,” sindir Tie.
Tie juga menyinggung soal video pelantikan pengurus PKK dan Dekranasda yang viral di media sosial, di mana dalam pidatonya, istri Bupati Konawe menyebut bahwa yang dilantik adalah “orang-orang yang sefrekuensi”.
“Lucunya, dari sekian ratus ribu warga Konawe, yang dianggap sefrekuensi hanya segelintir orang. Dan yang saya dengar, sebagian besar pengurus PKK dan Dekranasda itu berasal dari unsur guru. Padahal guru tidak boleh meninggalkan tugas mengajarnya,” ujarnya.
Ia menilai, hal ini ironis mengingat Ibu Hania juga merupakan Ketua PGRI Konawe, yang seharusnya memahami aturan dan etika profesi guru.
“Ini sangat disayangkan. Masa Ketua PGRI tidak tahu aturan dan kode etik guru? Kacau memang Konawe ini,” kritik Tie.
Menutup pernyataannya, Tie Saranani menilai kondisi internal pemerintahan Konawe saat ini terkesan tidak harmonis meski masa jabatan bupati dan wakil bupati baru berjalan beberapa bulan.
“Baru sebulan dua bulan dilantik, tapi sudah banyak isu yang berseberangan. Malah muncul istilah ‘tiga matahari di Konawe’: satu bupati, dua istri, tiga pemilik uang. Kacau, dan kekacauan ini harus segera dihentikan. Masyarakat Konawe yang harus menentukan arah perubahannya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua PGRI Kabupaten Konawe, Hania, S.Pd, M.Pd, Gr belum memberikan keterangan resmi terkait polemik Tunjangan Profesi Guru di SMPN 1 Lambuya. Redaksi media ini masih berupaya melakukan konfirmasi ke pihak terkait.
Laporan: Redaksi
