AMPUH Sultra Desak Pemkot Kendari Cabut Izin THM Exodus Usai Kasus Penganiayaan Viral
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti dugaan kasus penganiayaan yang terjadi di Tempat Hiburan Malam (THM) Exodus Kendari beberapa waktu lalu.
AMPUH menilai, insiden tersebut bukanlah kejadian pertama, melainkan sudah berulang kali terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Direktur AMPUH Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan keberadaan sejumlah THM di Kota Kendari, khususnya Exodus, kini menjadi perhatian serius karena dinilai rawan memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Penganiayaan beberapa waktu lalu di THM Exodus bukan yang pertama kali, tetapi sudah kesekian kali terjadi. Ini tidak bisa lagi dibiarkan karena telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di masyarakat,” ujar Hendro kepada media ini, Jumat (8/5/2026).
Atas kondisi tersebut, AMPUH Sultra meminta Pemerintah Kota Kendari mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasional THM Exodus. Selain itu, pihaknya juga mendesak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) moratorium terhadap tempat hiburan malam di Kota Kendari.
Menurut Hendro, keberadaan THM yang semakin menjamur dinilai tidak lagi sejalan dengan slogan Kota Kendari sebagai “Kota Bertaqwa”.
“Sudah terlalu banyak THM di Kota Kendari. Menurut kami, kondisi ini tidak lagi sejalan dengan marwah Kota Kendari sebagai Kota Bertaqwa,” tegasnya.
Ia juga menilai pengelola THM Exodus tidak menjalankan kewajibannya secara maksimal, terutama dalam menjaga keamanan lingkungan, kepatuhan terhadap jam operasional, pencegahan tindak kriminal, hingga menjaga norma sosial di lingkungan sekitar.
“Yang namanya kewajiban harus dijalankan, jangan justru diabaikan. Khususnya terkait keamanan lingkungan serta pencegahan tindak kejahatan yang menurut kami belum berjalan dengan baik, sehingga kejadian seperti ini terus terulang,” beber Hendro.
Di akhir pernyataannya, AMPUH Sultra kembali meminta ketegasan Pemerintah Kota Kendari agar segera mengevaluasi dan mencabut rekomendasi izin operasional THM Exodus demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
“Kami meminta Pemkot Kendari berani mengambil keputusan tegas dengan mencabut rekomendasi izin operasional THM Exodus,” tutupnya.
Laporan: Redaksi
