KTT BRICS 2026, Indonesia Perkuat Posisi Global South dan Dorong Tata Dunia Multipolar
SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Keikutsertaan Indonesia untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India, dinilai menjadi momentum penting bagi penguatan posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik global.
KTT yang mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability” tersebut resmi mengesahkan Deklarasi New Delhi pada 12 September 2026. Pertemuan itu dinilai merefleksikan kebutuhan mendesak akan tata kelola global yang lebih inklusif, adil, dan mampu merespons berbagai tantangan dunia.
Bagi Indonesia, forum tersebut memiliki arti strategis karena menjadi momentum perdana bagi Indonesia hadir sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan delegasi Indonesia di bawah kepemimpinan nasional dinilai menunjukkan arah politik luar negeri yang aktif, dinamis, serta berorientasi pada kepentingan strategis negara-negara Global South.
Hal tersebut disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam merespons pelaksanaan KTT BRICS di pusat pertemuan Bharat Mandapam, New Delhi.
Teguh mengapresiasi substansi yang tertuang dalam Deklarasi New Delhi. Menurutnya, dokumen tersebut mampu merumuskan sejumlah langkah strategis untuk merespons ketimpangan global sekaligus menghadapi ketidakpastian geopolitik kontemporer.
Salah satu poin fundamental dalam deklarasi tersebut adalah komitmen kolektif untuk mendorong reformasi terhadap lembaga-lembaga multilateral utama, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Reformasi tersebut dinilai penting agar institusi politik dan keuangan global lebih mencerminkan perkembangan kekuatan ekonomi dunia serta memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang.
“Kehadiran Indonesia dalam forum strategis ini turut memperkuat gaung solidaritas Asia-Afrika yang berakar dari Semangat Bandung 1955. Prinsip kesetaraan kedaulatan dan penolakan terhadap hegemoni sepihak menemukan saluran institusional yang efektif melalui wadah kerja sama ekonomi berkembang seperti BRICS,” ujar dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta tersebut.
Selain reformasi tata kelola global, Deklarasi New Delhi juga memberikan perhatian terhadap penguatan rantai pasok global yang tangguh serta transformasi digital yang inklusif.
Negara-negara anggota BRICS, menurut Teguh, memiliki kepentingan bersama untuk memastikan perkembangan teknologi dan inovasi tidak hanya terkonsentrasi di negara-negara maju, tetapi dapat menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan.
Isu ketahanan pangan dan transisi energi berkelanjutan turut menjadi bagian penting dalam agenda KTT BRICS tersebut.
“Kolaborasi riset dan transfer teknologi hijau antarnegara anggota diupayakan untuk mengakselerasi target pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi domestik,” katanya.
Terobosan lain yang mendapat perhatian adalah dorongan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral antarnegara anggota atau Local Currency Settlement (LCS).
Menurut Teguh, penguatan transaksi menggunakan mata uang lokal dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat stabilitas keuangan serta mengurangi kerentanan negara-negara anggota terhadap gejolak nilai tukar dan ketergantungan terhadap mata uang global tertentu.
Bagi Indonesia, partisipasi perdana sebagai anggota penuh BRICS dinilai membuka peluang lebih luas untuk mengintegrasikan kepentingan nasional ke dalam kerangka kerja sama ekonomi lintas benua.
Kerja sama tersebut sekaligus dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat internasional tanpa harus meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Teguh juga menilai keberhasilan India sebagai tuan rumah dalam merumuskan konsensus menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang matang. Kemampuan menjembatani kepentingan negara-negara dengan spektrum politik dan ekonomi yang beragam menjadi faktor penting dalam menjaga soliditas BRICS.
Namun demikian, Teguh mengingatkan bahwa tantangan terbesar setelah KTT New Delhi adalah memastikan seluruh komitmen yang tertuang dalam deklarasi dapat diimplementasikan secara nyata.
Menurutnya, kredibilitas BRICS pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kesepakatan yang dihasilkan, tetapi juga oleh seberapa jauh kebijakan strategis tersebut memberikan manfaat konkret bagi masyarakat negara-negara anggotanya.
“Keterlibatan aktif Indonesia diharapkan mampu menjadi katalisator pengisi substansi kerja sama yang berpihak pada keadilan sosial global. Suara Indonesia akan memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam menuntut tata ekonomi dunia yang lebih adil dan transparan,” tegas Teguh.
Secara keseluruhan, Deklarasi New Delhi dinilai bukan sekadar dokumen diplomatik, tetapi dapat menjadi salah satu pijakan menuju terbentuknya tata dunia multipolar yang lebih berimbang.
Konstelasi kekuatan ekonomi global yang terus bergeser menunjukkan semakin pentingnya peran negara-negara berkembang dalam membentuk arah tata kelola internasional.
Partisipasi Indonesia dalam KTT BRICS 2026 sekaligus menegaskan peluang bagi diplomasi Indonesia untuk memainkan peran lebih strategis dalam merespons dinamika global.
Dengan prinsip bebas dan aktif, Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk memperkuat kerja sama ekonomi, mendorong perdamaian, serta memperjuangkan tata ekonomi dunia yang lebih adil dan inklusif.
Momentum New Delhi pun menjadi salah satu fondasi penting bagi penguatan kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Laporan: Redaksi
