Kasus Dugaan Tambang Pasir Ilegal di Konawe Masuk Tahap Penuntutan, Polisi Serahkan Tersangka dan Barang Bukti ke JPU
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Penanganan kasus dugaan tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), memasuki tahap penuntutan. Dua orang tersangka berinisial S dan DP kini resmi diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe.
Penyerahan kedua tersangka beserta barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti Kejari Konawe.
Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Konawe melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada JPU Kejari Konawe pada Rabu (11/11/2026).
Kapolres Konawe AKBP Edi Raharjono, S.IK., M.Si., melalui Kasat Reskrim AKP Laode Muh. Jefri Hamzah, S.Tr.K., S.IK., M.H., membenarkan pelimpahan perkara tersebut.
AKP Jefri menjelaskan, dalam proses tahap II itu, penyidik menyerahkan dua tersangka, masing-masing berinisial S dan DP, beserta sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penambangan pasir ilegal.
Barang bukti yang diserahkan meliputi dokumen notaris, sejumlah surat terkait perkara, satu unit alat berat jenis excavator, serta uang tunai senilai jutaan rupiah.
“Rabu kemarin, dua tersangka beserta barang bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan perkara, alat berat, dan uang tunai jutaan rupiah telah kami limpahkan kepada JPU Kejari Konawe,” ujar AKP Jefri kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Menurut Jefri, kedua tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2026. Setelah melalui proses penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti, perkara tersebut akhirnya dilimpahkan ke Kejari Konawe untuk ditindaklanjuti ke tahap penuntutan.
Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti, kewenangan penanganan perkara selanjutnya berada pada pihak kejaksaan.
JPU Kejari Konawe akan mempersiapkan proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Unaaha agar dugaan tindak pidana tersebut dapat diperiksa dan dibuktikan melalui persidangan.
Proses hukum selanjutnya akan mengungkap fakta-fakta terkait perkara tersebut, termasuk peran masing-masing tersangka berdasarkan alat bukti dan keterangan yang akan disampaikan di persidangan.
Laporan: Kardi
