WALHI Sultra dan Satya Bumi Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Tambang Nikel, Soroti Jejaring Beneficial Owner
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Satya Bumi mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025.
Kedua organisasi lingkungan tersebut meminta penyidikan tidak hanya berfokus pada aktivitas korporasi, tetapi juga menelusuri secara menyeluruh jejaring kepemilikan perusahaan, aliran transaksi keuangan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan.
Salah satu nama yang menjadi perhatian WALHI Sultra dan Satya Bumi adalah Arif Kurniawan, yang dalam laporan investigasi disebut sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) dalam jaringan bisnis pertambangan nikel yang dikaitkan dengan penyidikan Kejagung.
Direktur WALHI Sultra, Andi Rahman, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus mengungkap seluruh struktur kepemilikan perusahaan, hubungan bisnis, transaksi keuangan, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dalam memberikan perlindungan maupun kemudahan terhadap aktivitas pertambangan yang bermasalah.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti pada penggeledahan kantor perusahaan maupun pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas korporasi,” tegas Andi Rahman kepada awak media.
Ia merujuk pada laporan investigasi Satya Bumi berjudul Laporan Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons.
Dalam laporan tersebut, diungkap sejumlah temuan mengenai indikasi keterkaitan jaringan bisnis Arif Kurniawan dengan lingkungan keluarga Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.
Salah satu perusahaan yang disorot adalah PT Rowan Sukses Investama, yang tercatat sebagai salah satu pemegang saham PT Anugerah Mineral Indonesia (AMI). Dalam struktur perusahaan tersebut, Arif Kurniawan disebut menjabat sebagai Direktur Utama PT Rowan Sukses Investama.
Keterkaitan korporasi itu juga mengarah pada PT Tribhuwana Sukses Mandiri (TSM). Arif Kurniawan tercatat sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut, sementara salah satu pemegang sahamnya adalah Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra.
Menurut WALHI Sultra, rangkaian hubungan korporasi tersebut merupakan informasi penting yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum, khususnya untuk memastikan ada atau tidaknya konflik kepentingan dalam hubungan bisnis antara pengusaha yang dikaitkan dengan perkara pertambangan dan pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah.
“Rangkaian informasi tersebut menunjukkan adanya hubungan korporasi yang perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum. Hubungan bisnis antara seorang pengusaha yang sedang menjadi perhatian dalam penyidikan perkara pertambangan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah harus diperiksa secara terbuka, terutama untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan,” ujarnya.
Selain PT Rowan Sukses Investama dan PT TSM, Andi Rahman juga mengungkapkan bahwa nama Arif Kurniawan muncul dalam jejaring kepemilikan manfaat PT Dua Delapan Resources. Perusahaan tersebut dikaitkan dengan transaksi pembelian saham PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).
PT TMS merupakan perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Aktivitas pertambangan perusahaan tersebut turut menjadi sorotan karena dikaitkan dengan persoalan deforestasi dan kerusakan kawasan hutan lindung.
Sorotan terhadap Arif Kurniawan juga berkaitan dengan rekam jejak pemeriksaan sebelumnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pernah dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terkait penerbitan izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi di Kabupaten Konawe Utara.
Dalam pemeriksaan tersebut, Arif Kurniawan hadir sebagai perwakilan PT Dua Delapan Resources.
WALHI Sultra bersama Satya Bumi menilai, penelusuran jejaring bisnis dan kepemilikan manfaat perusahaan merupakan bagian penting dalam mengungkap persoalan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Kedua organisasi tersebut berharap Kejagung tidak hanya mengungkap dugaan penyimpangan dalam aktivitas pertambangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya relasi kekuasaan, kepentingan bisnis, serta konflik kepentingan yang berpotensi memengaruhi pengelolaan sumber daya alam.
Menurut mereka, pengusutan secara menyeluruh diperlukan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku di tingkat korporasi, tetapi juga mampu mengungkap pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam jaringan bisnis dan tata kelola pertambangan bermasalah.
Laporan: Redaksi
