SOPPENG – Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Soppeng telah mengantongi izin Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dan ini merupakan yang perdana di Indonesia.
KIHT berbasis Industri Kecil Menengah (IKM) ini diremiskan secara virtual zoom oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos, M.Si bertempat di Ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng (16/10/2020.
Idham Kadir dalam sambutannya mengatakan bahwa industri hasil cukai tembakau menjadi salah satu sektor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan luas mulai dari hulu hingga hilir.
Selain itu lanjut dia, industri ini juga berkontribusi besar dan berdampak luas terhadap aspek sosial ekonomi maupun pembangunan bangsa selama ini.
Menurut Idham, Kementerian Perindustrian mencatat total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5.98 juta orang terdiri dari 4,28 juta adalah bekerja di sektor manufaktur dan distribusi serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan.
“Industri rokok juga dapat dikatakan sebagai sektor kearifan lokal yang memiliki daya saing global. IHT juga penyumbang penerimaan negara yang cukup signifikan melalui cukai, sepanjang tahun 2018 penerimaan cukai rokok menembus hingga RP.153 trilun atau lebih tinggi di banding perolehan di tahun 2017 sebesar RP 147 triliun,” bebernya.
Namun demikian, masih kata Idham produk Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan barang kena cukai untuk mengendalikan konsumsinya.
Sebagai konsekuensinya, peraturan terkait rokok semakin ketat baik di dalam maupun di luar negeri karena pertimbangan perlindungan konsumen dan kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi industri rokok.
Dijelaskan, beberapa peraturan terkait industri rokok antara lain peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aditif berupa produk tembakau bagi kesehatan, peraturan menteri perindustrian nomor 64 tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian usaha industri rokok.
Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan yang menjadi jalan tengah dalam menjamin kepastian berusaha, KIHT dengan tetap menjaga aspek penyerapan tenaga kerja dan menjamin aspek kesehatan masyarakat.
“Kita mengharapkan bersama dengan adanya KIHT di Kabupaten Soppeng bisa meningkatkan pelayanan, pembinaan industri dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran hasil tembakau,”pungkasnya.
Kakanwil DJBC Sulbagsel Parjiya
dalam arahannya menyampaikan
pagi ini kita akan meresmikan terbentuknya kawasan industri hasil tembakau di Kabupaten Soppeng.
Kawasan industri hasil tembakau (KIHT) merupakan istilah baru, terbit berdasarkan peraturan menteri keuangan tahun 2020 yang mana KIHT adalah merupakan sentra atau kawasan industri hasil tembakau yang di dalamnya terdapat para pengusaha hasil tembakau yang diberikan fasilitas perizinan, penundaan cukai dan fasilitas lainnya.
Dengan demikian diharapkan kepada para pengusaha yang tergabung dalam KIHT menjadi lebih berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang mana saat ini sudah enam pengusaha tembakau bergabung di KIHT Soppeng.
“Mereka semuanya adalah para IKM dan UKM di Kabupaten Soppeng,”katanya.
Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol sirene secara langsung maupun virtual masing- masing oleh Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Pjs.Bupati Soppeng Idham Kadir Dalle S.Sos,M.Si, Kakanwil DJBC Sulbagsel Parjiya, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pare-pare Nugroho Wigijarto.
Untuk pemotongan Tumpeng oleh Pjs.Bupati Soppeng Idham Kadir Dalle S.Sos,M.Si, di Lamataesso kantor Bupati Soppeng. Sementara Kakanwil DJBC Sulbagsel Parjiya di kantor Wilayah DJBC Sulbagsel.
Acara turut dihadiri Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pare-pare Nugroho Wigijarto, Sekkab Soppeng Drs.H.Andi Tenri Sessu,M.Si,pejabat yang mewakili anggota Forkopimda, Pimpinan SKPD terkait, Dirut Perusda Kab.Soppeng, serta para pengusaha hasil tembakau.
Laporan: Sukardi Muhtar
