Studi Banding ke Bali di Tengah Defisit, Pemkot Kendari Dituding Boros dan Tak Peka Kondisi Daerah
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kembali menjadi sorotan publik. Kegiatan studi banding dan studi tiru ke Denpasar, Bali, yang dilakukan di tengah kondisi keuangan daerah yang belum stabil, dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran dan ketidakpekaan terhadap situasi fiskal daerah.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (IMALAK) Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Sabarno, menilai langkah tersebut mencerminkan rendahnya empati birokrasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat maupun keuangan daerah.
Menurut Ali, tahun 2025 seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot Kendari untuk melakukan efisiensi dan pengetatan anggaran, mengingat kondisi fiskal daerah masih dibayangi oleh defisit serta warisan utang tahun sebelumnya.
“Sangat ironis. Saat daerah diterpa isu defisit dan masih menanggung utang ratusan miliar dari tahun sebelumnya, justru pejabat Pemkot Kendari disinyalir berlibur di Bali dengan dalih perjalanan dinas. Ini tindakan yang tidak punya empati terhadap kondisi keuangan daerah maupun masyarakat,” tegas Ali Sabarno, Sabtu (25/10/2025), dikutip dari simpulindonesia.com.
Berdasarkan data yang beredar, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran sebelumnya mengakui bahwa pemerintah kota masih menanggung utang sekitar Rp400 miliar, serta menghadapi defisit anggaran sebesar Rp107 miliar pada tahun 2024.
Kondisi tersebut, kata Ali, seharusnya menjadi peringatan agar Pemkot Kendari lebih selektif dan hati-hati dalam menggunakan APBD, bukan justru melakukan perjalanan luar daerah yang dinilai tidak mendesak.
“Ketika daerah sedang efisiensi, justru muncul perilaku hedon pejabat dengan dalih perjalanan kerja. Publik tidak bodoh. Masyarakat berhak tahu, apakah kegiatan di Bali itu benar-benar produktif atau hanya sekadar wisata terselubung,” tambahnya.
Ia menilai perilaku seperti ini mencerminkan krisis moral dan rendahnya kesadaran birokrasi terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan publik.
Ali juga mendesak DPRD Kota Kendari dan Inspektorat agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh komponen pembiayaan perjalanan dinas tersebut.
“Kami mendesak DPRD untuk tidak diam. Tugas mereka adalah mengawasi, bukan membiarkan anggaran habis untuk perjalanan ke luar daerah tanpa manfaat nyata bagi warga Kota Kendari,” ujarnya tegas.
IMALAK Sultra menilai fenomena seperti ini menjadi bukti lemahnya implementasi prinsip efisiensi dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.
“Rakyat disuruh berhemat, tapi pejabat malah berfoya-foya. Ini pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial dan moralitas publik,” kata Ali.
Ia menegaskan, IMALAK Sultra akan terus mengawal transparansi pengelolaan keuangan daerah, termasuk mendesak agar setiap perjalanan dinas pejabat Pemkot Kendari dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Anggaran publik harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk wisata pejabat. Ini waktunya Pemkot Kendari berhenti hidup dalam euforia kekuasaan dan mulai peka terhadap realitas ekonomi daerah,” tutup Ali.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, SP., MM., membenarkan adanya kegiatan studi tiru dan studi banding tersebut.
“Studi tiru soal penanganan sampah dan studi banding soal pelayanan publik digital yang dikelola melalui MPP oleh Dinas PTSP,” jelasnya, Sabtu (25/10/2025).
Terkait sumber pendanaan, Sahuriyanto memastikan kegiatan tersebut menggunakan anggaran dari APBD.
“Perjalanan dinas luar daerah menggunakan APBD,” ungkapnya.
Namun, saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai jumlah pejabat yang ikut ke Bali, Sahuriyanto mengaku tidak mengetahui secara pasti.
“Soal jumlah saya tidak tahu pasti. Nanti dikonfirmasi ulang sama pimpinan,” tutupnya.
Laporan: Redaksi
