Diduga Ingkari Kesepakatan PPM Rp6 Miliar, Warga Lingkar Tambang Motui Duduki Jalur Operasional PT BKA
SUARASULTRA.COM | KONUT – Kekecewaan masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara (Konut), mencapai puncaknya setelah PT Bumi Konawe Abadi (BKA) diduga tidak menepati sejumlah kesepakatan yang telah dibuat dalam forum resmi bersama masyarakat, DPRD Konawe Utara, unsur kepolisian, dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Berita Acara tertanggal 18 Mei 2026 yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir, PT BKA mengakui adanya kewajiban Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp6 miliar untuk periode 2019 hingga 2025.
Dalam pertemuan tersebut, perusahaan juga menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan sejumlah program yang menjadi tuntutan masyarakat lingkar tambang.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah komitmen perusahaan untuk segera menindaklanjuti realisasi program-program PPM yang menjadi hak masyarakat.
Bahkan, dalam berita acara disebutkan bahwa apabila dalam kurun waktu dua minggu setelah pertemuan tidak terdapat tindak lanjut yang jelas, masyarakat akan melakukan aksi pendudukan terhadap jalan kabupaten yang selama ini digunakan sebagai jalur operasional perusahaan.
Namun, hingga batas waktu yang telah disepakati berakhir, masyarakat menilai PT BKA belum menunjukkan langkah nyata dalam merealisasikan komitmen tersebut. Kondisi ini memicu kekecewaan dan kemarahan warga yang merasa hanya diberikan janji tanpa kepastian pelaksanaan.
“Kesepakatan dibuat di hadapan Ketua DPRD, anggota DPRD, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tetapi setelah dua minggu berlalu, tidak ada realisasi yang jelas. Ini yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan,” ungkap Iswanto, perwakilan masyarakat lingkar tambang.
Menurut masyarakat, sikap perusahaan tidak hanya dianggap mengabaikan aspirasi warga lingkar tambang, tetapi juga dinilai meremehkan forum resmi yang melibatkan lembaga legislatif, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.
Tidak terealisasinya komitmen yang telah dituangkan dalam berita acara memunculkan dugaan bahwa perusahaan tidak memiliki keseriusan untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.
Sebagai bentuk protes, masyarakat akhirnya melakukan aksi pendudukan di jalan kabupaten yang menjadi jalur operasional mobil dump truck (DT) PT BKA. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tekanan agar perusahaan segera memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama.
Warga menegaskan bahwa aksi pendudukan tersebut bukan dilakukan secara spontan, melainkan merupakan langkah yang telah disepakati dalam pertemuan sebelumnya apabila perusahaan gagal menjalankan komitmennya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Masyarakat kini mendesak DPRD Konawe Utara, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, serta aparat penegak hukum untuk turun tangan memastikan seluruh poin kesepakatan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap komitmen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional tambang.
Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi kredibilitas PT BKA di hadapan masyarakat dan pemerintah daerah.
Pasalnya, ketika sebuah kesepakatan resmi yang disaksikan oleh unsur legislatif, pemerintah, dan aparat penegak hukum tidak dijalankan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan masyarakat, tetapi juga wibawa institusi yang terlibat dalam proses mediasi tersebut.
“Jika kesepakatan yang ditandatangani bersama DPRD, pemerintah, dan kepolisian saja tidak dijalankan, lalu apa jaminan masyarakat dapat mempercayai komitmen perusahaan di masa mendatang?” tutup Iswanto.
Laporan: Ardi
