Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi “Othello Politik” Prabowo
Oleh Teguh Santosa, Direktur Geopolitik di GREAT Institute dan Dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
METAFORA catur kerap digunakan untuk membaca manuver para elite politik di Indonesia: siapa menyingkirkan siapa, bidak mana yang dikorbankan, dan bagaimana sebuah langkah berujung pada skakmat.
Namun, menggunakan perspektif catur untuk membaca kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan strategi konsolidasinya berpotensi membawa pada kesimpulan yang keliru. Jika mencermati berbagai langkah politik Prabowo sejauh ini, ia tampaknya tidak sedang bermain catur, melainkan memainkan permainan Othello.
Othello merupakan permainan papan yang dikembangkan oleh Goro Hasegawa dari Jepang pada era 1940-an. Nama Othello merujuk pada drama karya William Shakespeare dengan judul yang sama, yang ditulis pada 1603. Warna hitam dan putih dalam permainan ini merepresentasikan karakter utama drama tersebut, Othello dan istrinya, Desdemona. Dinamika membalikkan bidak satu demi satu hingga menuju kemenangan atau kekalahan menghadirkan intrik sekaligus pembalikan nasib yang drastis.
Perbedaan mendasar antara catur dan Othello terletak pada cara kedua permainan tersebut memperlakukan lawan. Catur merupakan permainan eliminasi yang bekerja dalam logika zero-sum game. Sebaliknya, Othello tidak mengenal eliminasi bidak. Bidak lawan yang berhasil diapit justru dapat dibalik warnanya dan menjadi bagian dari kekuatan sendiri.
Inilah filosofi yang tampaknya mendasari arsitektur politik Prabowo: merangkul mantan lawan politik ke dalam sebuah koalisi besar (big tent) yang luas dan inklusif.
Lanskap politik pasca-Pemilihan Presiden 2024 menjadi ilustrasi nyata dari taktik sandwich and flip atau mengapit dan membalik. Prabowo tidak membiarkan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memantapkan posisi mereka di luar pemerintahan. Kedua kekuatan politik tersebut kemudian bergabung ke dalam pemerintahan.
Prabowo juga menarik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke dalam pemerintahan, yang secara politik turut mempersempit ruang bagi terbentuknya oposisi ideologis yang solid di parlemen.
Alih-alih memperlakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai rival yang harus diisolasi, Prabowo tetap menjaga saluran komunikasi tingkat tinggi. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bahkan menolak penggunaan label “oposisi” dan memilih istilah “penyeimbang”. Pilihan istilah tersebut memperlihatkan adanya corak hubungan politik yang berbeda dari pola pertarungan antara pemerintah dan oposisi dalam sistem politik yang terpolarisasi.
Dalam permainan Othello, pemain tidak semata-mata berebut petak di tengah papan. Empat petak sudut justru menjadi posisi paling strategis karena setelah dikuasai, bidak di sana bersifat permanen dan tidak dapat dibalikkan lagi.
Pendekatan taktis semacam itu dapat dilihat dalam fokus Prabowo mengamankan pilar-pilar stabilitas strategis. Hal tersebut mencakup penguatan dukungan legislatif, menjaga soliditas serta loyalitas lembaga pertahanan dan keamanan sebagai fondasi ketertiban nasional, sekaligus mengukuhkan agenda seperti ketahanan pangan, hilirisasi energi, dan program gizi nasional sebagai jangkar legitimasi publik.
Kendati demikian, strategi “politik Othello” bukan tanpa kerentanan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi melemahnya fungsi pengawasan dalam ekosistem demokrasi. Ketika sebagian besar partai politik berada di dalam atau mendukung pemerintahan, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berisiko kehilangan daya kritisnya dan berubah menjadi formalitas.
Ketiadaan kekuatan penyeimbang yang kuat di parlemen juga dapat mendorong artikulasi kritik politik berpindah ke ruang lain, seperti jalanan, kampus, media massa, dan media sosial. Di sisi lain, strategi big tent menuntut kompromi-kompromi struktural, mulai dari perluasan struktur kabinet hingga potensi fragmentasi kepentingan di dalam birokrasi.
Namun, kekhawatiran tersebut perlu ditempatkan dalam konteks sistem politik Indonesia. Indonesia menjalankan sistem presidensial multipartai yang memiliki tradisi musyawarah dan mufakat, bukan model parlementer Westminster yang secara inheren membutuhkan oposisi terpolarisasi antara pemerintah dan kelompok penentang.
Dalam konteks tersebut, mekanisme checks and balances tidak selalu harus berlangsung melalui oposisi formal. Pengawasan dapat berlangsung melalui mekanisme internal, perdebatan antarkekuatan politik, kompromi, serta penyesuaian regulasi sebelum sebuah kebijakan dijalankan.
Selain itu, di era transparansi informasi, saluran partisipasi publik tidak lagi bergantung semata-mata pada representasi legislatif formal. Pers, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas memiliki ruang yang semakin besar untuk menyampaikan kritik sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
Dari perspektif ini, stabilitas koalisi legislatif formal justru dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap kritik publik. Tantangannya adalah memastikan bahwa konsolidasi kekuasaan tidak berubah menjadi konsolidasi yang menutup ruang kritik.
Sementara itu, perluasan struktur kabinet semestinya tidak semata-mata dipandang sebagai praktik bagi-bagi kekuasaan tanpa arah. Struktur yang lebih besar dapat dipahami sebagai upaya diferensiasi fungsional untuk merespons tantangan transformasi global yang semakin kompleks. Tentu saja, efektivitasnya tetap harus diukur melalui kinerja, bukan semata-mata jumlah kementerian atau representasi politik di dalamnya.
Prabowo tampaknya menerapkan taktik serupa di panggung global. Daripada membiarkan Indonesia menjadi pion pasif dalam tarik-menarik kepentingan antara Washington dan Beijing, Indonesia berupaya mengamankan “petak-petak sudut” strategis yang memperkuat posisi dan kedaulatannya, sehingga tidak mudah didikte oleh kekuatan hegemonik mana pun.
Pendekatan tersebut terlihat dari kombinasi orientasi ekonomi yang semakin kuat ke Timur dengan postur keamanan yang tetap terbuka terhadap kerja sama dengan Barat. Di satu sisi, Indonesia memperdalam hubungan ekonomi dengan Tiongkok, termasuk dalam investasi, transfer teknologi, industri hilir, dan pembangunan infrastruktur strategis.
Di sisi lain, Indonesia terus memperkuat modernisasi pertahanan serta interoperabilitas dengan Amerika Serikat dan negara-negara mitranya.
Strategi diversifikasi tersebut juga tercermin dari keanggotaan Indonesia dalam BRICS, yang memiliki orientasi kuat pada representasi negara-negara Global South, sementara pada saat yang sama Indonesia menjalani proses aksesi menuju Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang beranggotakan banyak negara maju.
Di bidang diplomasi, Prabowo juga berupaya menggeser posisi Indonesia dari sekadar penonton menjadi salah satu aktor yang aktif menawarkan inisiatif penyelesaian konflik, termasuk terkait Palestina melalui keterlibatan dalam Board of Peace.
Pada saat yang sama, Indonesia tetap aktif dalam forum-forum pertahanan global, termasuk IISS Shangri-La Dialogue, dengan membawa gagasan mengenai resolusi damai tanpa harus menempatkan Indonesia secara eksklusif di salah satu kubu kekuatan besar.
Pada akhirnya, metafora “Othello politik” menawarkan perspektif berbeda dalam membaca strategi kekuasaan Prabowo.
Kekuatan seorang pemimpin tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak lawan yang berhasil disingkirkan. Dalam permainan politik yang kompleks, kekuatan justru dapat lahir dari kemampuan mengubah energi rivalitas menjadi kekuatan untuk membangun stabilitas dan memperluas ruang manuver nasional.
Namun, sebagaimana dalam permainan Othello, keberhasilan menguasai papan bukan semata-mata soal membalik sebanyak mungkin bidak. Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa kemenangan politik tidak mengorbankan ruang kritis, kebebasan berpendapat, dan mekanisme pengawasan yang menjadi fondasi demokrasi.
Dengan demikian, strategi “Othello” Prabowo bukan sekadar tentang mengubah rival menjadi sekutu, tetapi tentang bagaimana konsolidasi kekuasaan digunakan untuk menghasilkan stabilitas tanpa kehilangan keseimbangan demokratis.***
