SPPG di Konawe Disuspend 20 Hari, BGN Evaluasi 26 Dapur MBG
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa penerima manfaat di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Konawe.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, SP., MH., selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Konawe, menyampaikan perkembangan penanganan siswa terdampak sekaligus hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang disajikan oleh SPPG tersebut.
Penyampaian tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus upaya memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program MBG di Kabupaten Konawe.
Ferdinand menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga dan para siswa yang mengalami gangguan kesehatan.
“Atas nama pemerintah daerah dan selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Konawe, kami menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga dan para siswa yang terdampak atas kejadian tersebut,” ujar Ferdinand.
Seluruh Siswa Terdampak Telah Mendapat Penanganan
Ferdinand menjelaskan, penanganan terhadap siswa yang mengalami gangguan kesehatan telah dilakukan sejak kejadian berlangsung.
Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, seluruh siswa terdampak telah mendapatkan penanganan medis dan dilaporkan telah pulih serta kembali ke rumah masing-masing.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga terus melakukan koordinasi dan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan MBG akan diperkuat, mulai dari pengadaan bahan pangan, penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga penyajian kepada penerima manfaat.
Sampel Kuah dan Pentolan Bakso Ditemukan Indikasi Kontaminasi
Terkait hasil pemeriksaan laboratorium, Ferdinand menyampaikan bahwa terdapat indikasi kontaminasi bakteri pada sampel kuah dan pentolan bakso.
Pemeriksaan antara lain dilakukan terhadap parameter total koliform dan Escherichia coli (E. coli).
Namun, angka hasil pemeriksaan yang disampaikan dalam keterangan tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen laboratorium resmi, termasuk satuan, metode pemeriksaan, serta nilai ambang atau batas yang digunakan.
Sementara itu, berdasarkan hasil yang dipaparkan, sampel makanan lainnya seperti sayur, nasi, dan pisang tidak menunjukkan hasil yang melebihi batas toleransi yang disebutkan dalam pemeriksaan.
Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG.
Pengelolaan Dapur MBG Diminta Dievaluasi
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah meminta pengelola dapur MBG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap tahapan proses kerja.
Evaluasi mencakup penerimaan dan pemeriksaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan hingga pendistribusian makanan. Seluruh proses tersebut harus mengikuti standar keamanan pangan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Pengawasan juga diperkuat di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dan guru diminta memastikan makanan yang diterima ditempatkan di lokasi yang bersih, terlindung, serta memenuhi ketentuan penyimpanan makanan sebelum dikonsumsi siswa.
Selain itu, pengawasan terhadap pemasok bahan pangan juga perlu ditingkatkan. Pemasok diminta memastikan seluruh bahan yang disediakan memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan.
Pemeriksaan legalitas usaha, kelayakan bahan baku serta dokumen pendukung yang dipersyaratkan juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap pemasok, termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG.
Pengawasan berkala terhadap kualitas air dan bahan baku juga dinilai penting untuk mencegah potensi gangguan keamanan pangan.
SPPG Disuspend Selama 20 Hari
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kendari, Mulyani, SKM., MBC., mewakili Badan Gizi Nasional (BGN), menyampaikan keprihatinan sekaligus permohonan maaf atas gangguan pencernaan yang dialami lebih dari 36 siswa penerima manfaat MBG di salah satu SPPG di Kabupaten Konawe.
Mulyani mengatakan BGN akan bertanggung jawab terhadap biaya perawatan siswa terdampak yang menjalani perawatan di puskesmas maupun rumah sakit.
“Atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kendari dan Badan Gizi Nasional, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang dialami anak-anak kita yang menerima layanan MBG,” ujarnya.
Menurut Mulyani, KPPG telah menyampaikan laporan khusus kepada BGN pada 24 September 2026 terkait kejadian tersebut.
Sebagai tindak lanjut, BGN melalui Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan memberikan status suspend selama 20 hari kepada SPPG yang bersangkutan.
Selama masa penangguhan, SPPG tersebut tidak melaksanakan layanan MBG bagi penerima manfaat.
Kelanjutan operasional SPPG akan ditentukan setelah dilakukan evaluasi terhadap kondisi infrastruktur dan pelaksanaan layanan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar BGN dalam menentukan langkah berikutnya, termasuk kebutuhan perbaikan apabila ditemukan aspek yang belum memenuhi ketentuan.
BGN Evaluasi 26 SPPG di Konawe
Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap SPPG yang mengalami kejadian. BGN melalui KPPG, koordinator wilayah dan koordinator regional juga akan mengevaluasi seluruh 26 SPPG yang berada di Kabupaten Konawe.
Evaluasi dilakukan terhadap aspek internal dan eksternal.
Untuk aspek internal, pemeriksaan mencakup kompetensi sumber daya manusia (SDM), kepatuhan terhadap SOP, kondisi infrastruktur, sertifikasi dan persyaratan pendukung, serta pengelolaan limbah.
Pemeriksaan infrastruktur meliputi kesesuaian sarana dan prasarana dengan standar serta petunjuk teknis BGN. Pengelolaan limbah juga menjadi perhatian, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pengelolaan sampah.
KPPG meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Konawe melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup, dalam pelaksanaan evaluasi tersebut.
Apabila ditemukan fasilitas atau infrastruktur yang belum memenuhi standar, temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut. Layanan bahkan dapat ditangguhkan sementara hingga perbaikan dilakukan sesuai ketentuan.
Rantai Pasok Bahan Pangan Turut Dievaluasi
Pada aspek eksternal, evaluasi akan menyasar mitra layanan SPPG, khususnya yang terlibat dalam rantai pasok bahan pangan.
Bahan pangan yang digunakan untuk pengolahan makanan akan diperiksa dari sisi kualitas serta pemenuhan persyaratan keamanan pangan.
Evaluasi juga mencakup UMKM dan unit usaha yang menjadi bagian dari rantai pasok bahan pangan di Kabupaten Konawe.
BGN akan berkoordinasi dengan Satgas MBG Pemerintah Kabupaten Konawe untuk melakukan pengawasan bersama terhadap rantai pasok, mulai dari penyediaan bahan baku hingga penggunaannya dalam penyelenggaraan layanan MBG.
Perkuat Sinergi Pemerintah dan BGN
Ferdinand menegaskan Pemerintah Kabupaten Konawe akan terus meningkatkan koordinasi bersama BGN dan pihak terkait guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan.
Pihak KPPG dan unsur terkait juga diminta memberikan penjelasan teknis kepada masyarakat mengenai sistem pengawasan dapur MBG, termasuk langkah pencegahan dan evaluasi setelah terjadinya gangguan kesehatan.
Mulyani menambahkan, evaluasi dan pengawasan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan MBG di Kabupaten Konawe.
“Seluruh langkah ini penting untuk memberikan layanan terbaik dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Konawe demi mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Konawe bersama BGN, perangkat daerah, pengelola SPPG, sekolah dan mitra penyedia bahan pangan selanjutnya akan memperkuat koordinasi serta pengawasan agar Program MBG dapat terlaksana sesuai standar keamanan pangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Laporan: Kardi
