Reses I DPRD Konawe Dimulai, Nasrullah Faizal Serap Aspirasi Warga Desa Tanggodipo
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai melaksanakan kegiatan Reses I Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang merupakan agenda rutin lembaga legislatif tersebut dilaksanakan dengan turun langsung ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.
Melalui kegiatan reses, para wakil rakyat memiliki kesempatan untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan, kebutuhan, serta usulan masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Reses bukan sekadar agenda di luar masa persidangan, melainkan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD sebagai representasi masyarakat.
Selain menyerap aspirasi, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi anggota dewan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan, mengawasi pelaksanaan program pemerintah, sekaligus memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.
Salah satu anggota DPRD Konawe yang melaksanakan reses adalah Wakil Ketua DPRD Konawe, Nasrullah Faizal, SH. Ketua DPD Partai NasDem Konawe tersebut menggelar kegiatan reses di Desa Tanggodipo, Kecamatan Uepai, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan bersama masyarakat setempat, Nasrullah menerima sejumlah usulan pembangunan infrastruktur yang dinilai menjadi kebutuhan warga.
Adapun aspirasi yang disampaikan masyarakat meliputi pembangunan rabat beton sepanjang 300 meter, pembangunan jembatan berukuran 5 x 7 meter, serta pembangunan drainase sepanjang 500 meter.
Berbagai usulan tersebut menjadi catatan penting yang akan dibawa dan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan pemerintah daerah.
“Usulan masyarakat ini kami tampung untuk kemudian dikawal dan diperjuangkan agar bisa masuk dalam rencana pembangunan pemerintah daerah,” ujar Nasrullah Faizal, Jumat (13/11/2026).
Ia berharap, melalui kegiatan reses, berbagai kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi sehingga pembangunan daerah benar-benar menyentuh kepentingan dan kebutuhan warga.
Hasil penjaringan aspirasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Laporan: Kardi
