SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Fraksi PDI Perjuangan, Litanto dan Fraksi Amanat Nasional, Syamsul Ibrahim akhirnya angkat bicara. Menurut keduanya, mereka yang terpilih menjadi wakil rakyat dari dapil Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulaun tersebut telah memperjuangkan perbaikan jalan Poros Asinua – Latoma.
“Kami sudah memperjuangkan di pembahasan anggaran tapi yang memutuskan adalah Gubernur dan alangkah bijaknya kalau pemerintah daerah Kabupaten Konawe turut berjuang membantu kami ,” kata Litanto menanggapi pemberitaan yang menyebut keenam anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang sejak dilantik belum pernah melirik warga Asinua dan Latoma serta tidak memperjuangkan untuk perbaikan jalan di daerah setempat.
Senada dengan Litanto, legislator PAN, Syamsul Ibrahim mengatakan bahwa agak keliru ketika mereka ditunjuk “hidung” tidak peduli dengan masyarakat Konawe, khususnya masyarakat Kecamatan Asinua dan Latoma yang saat ini mengalami kerusakan jalan yang sangat parah.
Kata dia, mereka sudah membahas anggaran perbaikan jalan tersebut sebelum mengalami kerusakan parah. Namun semua itu butuh proses, mulai dari proses lelang perencanaan, dikerjakan perencanaannya, baru diumumukan kegiatan lelang tersebut dan setelah diketahui pemenangnya baru bisa dikerjakan.
“Itu keliru dinda, saya sudah beberapa kali ke daerah tersebut dalam rangka reses ( kunker ) dan kami telah anggarkan untuk tahun ini,” kata Syamsul Ibrahim melalui via telpon selulernya, Selasa malam ( 18/7/2017 ).
Menurut calon Bupati Konawe ini, mereka sudah cukup berjuang untuk perbaikan jalan tersebut. Dirinya menyebut anggaran untuk jalan itu sudah ada bahkan tahun ini sudah akan direalisasikan.
“Untuk perbaikan ruas jalan rusak itu yang kurang lebih dua kilometer anggarannya sudah ada. Di bulan Juli ini itu sudah diumumkan oleh PU Bina Marga Provinsi,” kata Syamsul Ibrahim menegaskan.
Legislator PAN ini menerangkan bahwa ruas jalur Provinsi itu baru kurang lebih dua tahun naik status. Dan itu setelah adanya jembatan yang menghubungkan Kabupaten Konawe dengan Kolaka Timur. Menurut dia itu merupakan kerja dan perjuangan anggota DPRD Provinsi dari dapil VI ( Konawe – Konut dan Konkep ).
“Kalau dibilang kami di Provinsi tidak punya perhatian terhadap daerah, kenapa jembatan itu langsung ada ?” ucapnya.
Untuk diketahui kata dia, ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi itu hanya sampai ujung jembatan Ambekairi menuju Kabupaten Kolaka Timur. Setelah itu jalan menuju Kecamatan Latoma itu merupakan jalan Kabupaten dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Konawe sepenuhnya.
Laporan : Redaksi
