SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara dari Fraksi Golongan Karya ( Golkar ) Safrin kembali melontarkan kritikan keras terhadap program pasangan Ruksamin-Raup yang lebih dikenal dengan program KONASARA.
Sebelumnya, legislator Golkar ini menyoroti program pengembangan jagung hibrida dianggap merugikan petani. Kini Safrin mengkritisi program Kampung Inggris atau yang lebih dikenal Angglis Camp.
Program yang dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dinilai tidak membawa dampak positif bagi masyarakat.
Menurut Safrin, program Kampung Inggris seharusnya membawa pengaruh yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, sebab dana yang digelontorkan terbilang cukup tinggi.
Namun anehnya kata dia, program ini tidak difokuskan pada satu wilayah tertentu dengan melihat potensi pariwisata daerah yang nantinya banyak diminati wisatawan manca negara.
“Seharusnya pemerinatah membenahi destinasi Wisata kita yang ada, dengan maksud agar daerah tersebut dikunjungi wisaman luar. Setelah itu barulah pemerintah mulai menggalakan belajar bahasa asing, dan itu harusnya fokus di satu tempat. Tapi yang terjadi sekarang, para tenaga pengajar ini hanya hanya ditempatkan di sekolah,” kata legislator Partai Golkar itu via telpon selulernya, Kamis (26/7/2017)
Jika tujuan dari program tersebut untuk memberikan kecerdasan dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (SDM), maka program ini dinilai gagal total.
Menurut Safrin, jika dilihat dari nilai rata-rata pelajaran siswa kebanyakan dibawah nilai standar. Belum lagi masyarakat yang wilayahnya masuk dalam program ini hingga kini belum mengerti arti dari kalimat Inggris.
Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Konawe, Sigit Tosepu menyebut, berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa guru sekolah, menunjukkan jika program Kampung Inggris sangat jauh dari harapan.
Menurut Sigit, sejak dilaksanakannya program tersebut hingga program itu berakhir pihaknya tidak melihat ada hasil yang signifikan yang didapatkan baik itu di masyarakat maupun pihak sekolah.
Dikatakan, beberapa tenaga pengajar harus pulang lebih awal karena honor yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah setempat. Tidak hanya itu saja, pasilitas yang dijanjikan oleh Bupati Konut, Ruksamin mulai dari kendaraan operasional dan juga tempat tinggal yang layak hanya berlangsung satu minggu.
“Mereka ini kan rata-rata dari luar Provinsi, selama tiga bulan di Konut mereka tidak pernah terima honor, makanya banyak yang pulang. PGK melihat, Bupati Konut ini tidak punya tanggungjawab, baik ke masyarakat maupun kepada tenaga pengajar ini,” ujarnya.
Sigit menilai Ruksamin – Raup belum layak untuk meminpin daerah. Karena janji mengsejahterakan masyarakat melalui program unggulan hanyalah isapan jempol belaka. Hingga berita ini diterbitkan Pemda Konut belum memberikan keterangan terkait program ini.
Laporan : Redaksi
