SUARASULTRA.COM, KONAWE – Rencana pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi delapan ribuan lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Konawe, provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tiga bulan sebelum akhir tahun 2019 (September-red) bakal menemui kendala.
Pasalnya, pemberian TPP yang merupakan janji politik pemerintahan Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara, tergantung dari realisasi hasil pendapatan asli daerah (PAD).
Diketahui, rencana pemberian TPP sebesar Rp.500 ribu per ASN ini merupakan janji kampanye pasangan dengan akronim KSK-GTS. Bahkan dalam buku visi dan misi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Konawe, juga memuat hal itu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konawe, HK Santoso mengatakan anggaran untuk membayar TPP ASN itu bersumber dari PAD. Sehingga dirinya belum bisa memastikan kapan TPP dibayarkan.
“Kalau PAD tidak mampu untuk membiayai pemberian TPP ini, sudah pasti menyebrang tahun. Tergantung PAD kita, kalau mampu akan kita bayarkan,” kata mantan Kadis Kehutanan Konawe ini kepada awak media, Selasa (30/7/2019) usai menghadiri syukuran Sekda Konawe.
Menurut mantan Kepala Bappeda itu, saat ini terdapat beberapa program Bupati dan Wakil Bupati Konawe yang dibiayai oleh PAD, diantaranya, TPP dan honor kepala desa dan aparatnya melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Namun yang lebih dulu akan ditangani adalah yang masuk program prioritas.
Terkait dengan janji Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara yang akan mengundurkan diri jika TPP tidak dibayarkan tahun ini, HK Santoso mengaku sudah mendengarnya dan masih terus berupaya untuk merealisasikannya.
“Kedua program ini merupakan skala prioritas yang harus kita selesaikan, namun kembali lagi kita lihat dulu realisasi PAD kita,” tuturnya.
Sementara untuk pembayaran honor aparat desa, Santoso mengaku saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi dokumen. Namun kata dia, honor yang akan dibayarkan tersebut adalah tunggakan tahun 2018.
“Dalam waktu dekat kita akan bayarkan untuk dua bulan tahun 2018. Untuk honor 2019 kita masih melihat kondisi keuangan kita,” ujarnya.
Untuk diketahui, Pemda Konawe saat ini masih memiliki tunggakan hutang honor kepala desa dan aparat desa se- Kabupaten Konawe tahun 2018 lalu selama tiga bulan. Sedangkan di 2019 ini, para kepala desa belum menerima honor sepeserpun.
Sebelumnya, Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS lingkup Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan dibayarkan sebelum akhir tahun 2019.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara saat menggelar acara Coffee Morning bersama insan Pers, Senin (22/7) di salah satu Warung Kopi (Warkop) di kota Unaaha.
“Kita akan tingkatkan pendapatan daerah. Paling lambat dua tiga bulan sebelum akhir tahun TPP sudah dibayarkan,” janji Gusli sapaan akrab Wabup Konawe, di hadapan sejumlah awak media.
Menurut ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Konawe ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diberi motivasi bahwa mereka adalah ASN-ASN yang tangguh. Mereka berada di negeri subur makmur, punya sumber daya alam (SDA) yang melimpah.
Sehingga kata dia, mereka (ASN-red) tinggal bekerja dengan gigih, yakin dengan penuh keyakinan bahwa kita bisa melaksanakan semua di tanah Konawe ini. Dikatakan, pemberian TPP itu merupakan motivasi bagi ASN Konawe dalam menjalankan tugasnya.
“Saya sudah bilang, saya tidak akan pernah pimpin apel hari Senin kalau TPP tidak dibayarkan,” kata mantan ketua DPRD Konawe ini.
Laporan : Redaksi
