SUARASULTRA.COM, KENDARI – Organisasi binaan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) sampai saat diketahui terus meningkatkan pengembangan organisasi sampai tingkat pedesaan.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) JPKP Sultra, Marwa mengatakan organisasi JPKP ini memiliki terstruktur pengurus dari desa hingga tingkat nasional.
“Organisasi ini terbentuk dari anggota relawan pembangunan yang bertujuan melakukan pendampingan terhadap program pemerintah secara suka rela,” kata Marwa saat rapat koordinasi pada Sabtu (03/08/2019) dikantor sekretariat jalan Laute Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Menurut Marwa, selain mendampingi program pemerintah yang Pro Rakyat , organisasi ini terus melakukan sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat agar program tersebut tepat sasaran.
“Program dimaksud adalah seluruh kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan program kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Marwa Ketua DPW JPKP Sultra kepada Suarasultra.Com.
Dalam pelaksanaan pendampingan lanjut Marwa, JPKP wajib melaporkan dengan santun kepada pihak terkait untuk dilakukan proses perbaikan sejak dini apabila ditemukan dugaan indikasi penyimpangan.
Dikatakan, sejak tahun 2016 sampai sekarang, JPKP Sultra selalu siap melayani tanpa syarat kepada pemerintah dan masyarakat kurang mampu.
Pelayanan yang dimaksud adalah dalam hal urusan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, sampai pada proses penanganan korban bencana yang baru – baru ini melanda sebagian wilayah Sulawesi Tenggara.
“Untuk program kerja kami kedepan, kita akan menyelenggarakan kegiatan sunatan masal di daerah kabupaten Konawe Utara dan kegiatan Sosialisasi Perlakuan Hidup Sehat di wilayah kabupaten Konawe. Tentu seluruh aktivitas yang dilakukan tidak luput dari koordinasi antar anggota pengurus JPKP dan Pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW JPKP Sultra Aras M menambahkan bahwa pendampingan program tidak hanya terfokus kepada layanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan sosial. Akan tetapi kehadiran organisasi JPKP bersedia membantu seluruh masyarakat yang kurang beruntung seperti masyarakat yang berprofesi sebagai Petani, Nelayan dan UMKM.
“Tujuan utama adalah untuk membantu masyarakat agar mereka mendapatkan haknya yang layak,” kata Aras.
Lebih lanjut kata Aras, dalam melakukan pendampingan masyarakat, JPKP dilarang meminta dan atau menerima jasa dari masyarakat. Meski demikian, organisasi JPKP bisa menjalin kerja sama dengan seluruh stake holder, tetapi tidak dibenarkan berafiliasi dengan organisasi partai manapun.
Diketahui, Koordinasi ini diikuti oleh 30 orang peserta rapat dari seluruh daerah se- Sulawesi Tenggara.
Laporan : Safri
Editor : Redaksi
