SUARASULTRA.COM | KONAWE – Bakal Calon Bupati Konawe Rusdianto, SE, menjanjikan birokrasi yang sehat jika diberikan amanah oleh mayoritas masyarakat Konawe untuk memimpin daerah berjuluk lumbung beras Sulawesi Tenggara ini.
Hal tersebut disampaikan Rusdianto saat berbincang dengan awak media ini, Minggu 21 Juli 2024 malam di Unaaha.
“Tata kelola pemerintahan perlu dibenahi agar lebih baik lagi. Sehingga reformasi birokrasi di Konawe adalah suatu keniscayaan,” tegas RD sapaan akrab bakal calon Bupati Konawe ini
Menurut RD, Reformasi birokrasi
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
“Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembagunan dan pelayanan publik. Sehingga reformasi birokrasi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima,” jelasnya.
Namun, masih kata RD di Konawe ini masih terdapat permasalahan yang menyebabkan reformasi birokrasi belum optimal, seperti pola pikir birokrat dan komitmen pemimpin.
“Pola pikir birokrat sebagian besar ditempatkan sebagai penguasa bukan pelayan publik sehingga perubahan sulit dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mindset ini yang akan kita ubah,”janji RD
Faktor lain penyebab sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi lanjut RD adalah komitmen pemimpin. Hal ini berkaitan juga dengan faktor yang pertama, yakni anggapan bahwa birokrat bahkan pemimpin merupakan penguasa bukan pelayan publik. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gap antara pemerintah dengan masyarakat atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang masih belum setara.
Padahal kata dia, di era demokrasi ini, partisipasi masyarakat sebagai pelaksanaan hak menjadi penting dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sosok pemimpin yang kredibel, berintegritas tinggi, memiliki visi masa depan yang baik, dan menjadi panutan.
“Pemimpin harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi bagi reformasi birokrasi serta berkomitmen dalam menegakkan hukum untuk mencegah maladministrasi dan KKN,”ujarnya.
Menurut RD, dalam mewujudkan reformasi birokrasi bukan hanya pola pikir birokrat dan komitmen pemimpin yang menjadi poin penting, akan tetapi masyarakat pun perlu dilibatkan dengan menciptakan transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga timbullah kesetaraan hubungan serta check and balance antara pemerintah dengan masyarakat.
“Insya Allah ke depan jika saya diberi amanah untuk memimpin Konawe, tidak ada yang namanya “jual beli” jabatan. Penempatan pejabat itu tergantung dengan kompetensi yang bersangkutan,” tegas RD.
“Bagaimana pejabat mau bekerja maksimal jika sebelum menduduki suatu jabatan sudah dimintai setoran. Praktek – praktek seperti ini yang harus dihilangkan,” pungkasnya.
Laporan: Sukardi Muhtar
