SUARASULTRA.COM | KENDARI – Maraknya aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak sebanding dengan tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satunya terkait dengan Jaminan Reklamasi (Jamrek), yang hampir seluruh perusahaan tambang di Bumi Anoa tampaknya enggan untuk serius mengelola hal ini.
Buktinya, Dana Jaminan Reklamasi yang seharusnya digunakan untuk memastikan reklamasi lahan bekas tambang telah mencapai jumlah yang sangat besar, yakni Rp300 miliar. Ironisnya, dana tersebut hingga kini hanya mengendap di Bank BPD Sultra dalam bentuk deposito, tanpa bisa dimanfaatkan karena belum memiliki payung hukum yang jelas.
Dewan Pembina Lembaga AP2 Sultra, La Ode Hasanuddin Kansi, mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terkait pengelolaan Dana Jamrek tersebut. Menurutnya, dana yang merupakan jaminan yang harus dibayar oleh perusahaan tambang berdasarkan luas lahan yang dikelola, seharusnya dapat digunakan untuk reklamasi jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya.
“Sejak awal, dana ini disimpan dalam bentuk deposito di Bank Sultra melalui rekening bersama, tetapi hingga kini tidak dapat dimanfaatkan. Kami meminta KPK RI untuk segera memeriksa dana Jamrek yang mencapai Rp300 miliar ini, karena dana tersebut sudah mengendap begitu saja di Bank Sultra,” ujar Hasan kepada awak media pada Rabu (19/2/2025).
Hasan menjelaskan bahwa Dana Jamrek ini seharusnya digunakan untuk membiayai reklamasi lahan pasca-penutupan tambang, apabila perusahaan gagal melaksanakan kewajibannya. Dana tersebut hanya dapat dicairkan setelah perusahaan menyerahkan laporan reklamasi yang telah diverifikasi oleh Inspektur Tambang.
“Apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban reklamasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dengan menggunakan dana jaminan yang telah disimpan,” jelas Hasan.
Untuk itu, Hasan menegaskan kembali pentingnya agar KPK segera memeriksa pihak-pihak terkait guna mencegah masalah ini berlarut-larut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Aflan Zulfadli, juga telah menyoroti pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi. Ia menilai bahwa penting adanya regulasi yang jelas agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
“Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan kunjungan kerja ke Dinas ESDM untuk menggali informasi lebih lanjut terkait pengelolaan dana Jamrek. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, sekaligus memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang ada,” ujar Aflan.
Lebih lanjut, Aflan menekankan bahwa dana sebesar ini harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang tinggi. DPRD Sultra berkomitmen untuk terus mengawal pengelolaan dana Jamrek agar dilakukan secara transparan dan memberikan manfaat bagi daerah.
“Kami berharap ke depan dana Jamrek dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung reklamasi tambang yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor: Sukardi Muhtar
