Diduga Abaikan Pasien Hamil Prematur, RSUD Konawe Dikecam Keluarga: “Ini Bukan Pelayanan, Ini Kekacauan”
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, keluhan datang dari keluarga pasien Nur Aini, warga Kecamatan Uepai, yang tengah mengandung dalam usia kehamilan 32 minggu. Keluarga menilai penanganan rumah sakit lamban, tidak profesional, dan berpotensi membahayakan nyawa ibu serta bayi.
Insiden ini terjadi pada Sabtu, 14 Juni 2025, ketika pasien masuk ke RSUD Konawe sekitar pukul 15.10 WITA. Menurut Restu, kerabat pasien, Nur Aini disarankan untuk dirawat inap karena kondisi kandungan yang masih prematur.
Namun yang mengejutkan, setelah dua hari menjalani perawatan, tidak ada tindakan medis lanjutan hingga Senin pagi, 16 Juni 2025. Barulah saat itu dokter Adi melakukan pemeriksaan dan menyarankan agar segera dilakukan operasi karena air ketuban pasien hampir habis.
“Sayangnya, tindakan tak bisa langsung dilakukan karena harus menunggu dokter Noval. Padahal ini situasi darurat. Dokter baru datang dan memeriksa pasien pada sore harinya. Saat USG dilakukan, air ketuban sudah benar-benar habis,” jelas Restu dengan nada kecewa.
Situasi makin pelik setelah diketahui bahwa RSUD Konawe tidak memiliki inkubator untuk menangani kelahiran prematur. Akibatnya, pasien harus dirujuk ke RS Bahteramas di Kendari. Namun proses rujukan itu justru memperparah keadaan.
“Butuh hampir dua jam untuk mengurus rujukan, dan itu pun baru diberikan setelah kami membayar Rp1,9 juta. Anehnya, rujukan itu ternyata bukan untuk IGD, tapi untuk poli. Ini sungguh tidak masuk akal,” tegas Restu.
Setibanya di RS Bahteramas, keluarga pasien mendapati bahwa tidak ada koordinasi sama sekali dari pihak RSUD Konawe. Perawat di Bahteramas menyatakan mereka tidak menerima laporan atau konfirmasi dari rumah sakit asal.
Kekecewaan keluarga pun memuncak. Restu menyatakan akan mendesak DPRD Konawe untuk memanggil manajemen RSUD dalam rapat dengar pendapat terbuka.
“Pergantian direktur ternyata tidak membawa perubahan. Pelayanannya tetap buruk. Ini bukan masalah individu, tapi sistem yang bermasalah. DPRD harus bertindak,” ujarnya.
Restu juga meminta agar penggunaan dana sebesar Rp1,9 juta yang diminta untuk rujukan dijelaskan secara terbuka dan tidak ada lagi pungutan yang tidak memiliki dasar hukum di rumah sakit milik pemerintah.
Kasus ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat terhadap RSUD Konawe, terutama menyangkut lambannya pelayanan, buruknya komunikasi antar medis, serta minimnya transparansi dalam pembiayaan kesehatan. Masyarakat mendesak agar segera dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem pelayanan di rumah sakit tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD Konawe belum memberikan klarifikasi resmi terkait insiden dan dugaan pungutan tidak wajar yang terjadi.
Laporan: Sukardi Muhtar
