Pastikan Fungsi Pengawasan Berjalan Optimal, Koalisi Mahasiswa Menggugat Siap Kawal Kebijakan DPRD dan Pemda Konawe
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Koalisi Mahasiswa Menggugat yang terdiri dari Pengurus Cabang (PC) PMII Kabupaten Konawe, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lakidende, dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Lakidende menegaskan komitmennya untuk terus mengawal efektivitas kinerja DPRD Kabupaten Konawe sebagai lembaga representasi rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Konawe. Dalam aksi tersebut, koalisi mahasiswa menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe.
Koalisi Mahasiswa Menggugat menilai fungsi pengawasan DPRD belum berjalan secara optimal. Menurut mereka, minimnya kritik dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah telah memunculkan pertanyaan sekaligus persepsi di tengah masyarakat mengenai independensi DPRD sebagai lembaga pengawas.
Koordinator aksi, Harbiansyah, mengatakan kondisi tersebut memunculkan dugaan dan persepsi publik bahwa hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Konawe dinilai terlalu kompromistis.
“Kami melihat fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini memunculkan dugaan dan persepsi di tengah masyarakat bahwa terdapat hubungan yang terlalu kompromistis antara DPRD dan pemerintah daerah. Dugaan tersebut perlu dijawab melalui pengawasan yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan publik dapat terjaga,” ujarnya.
Harbiansyah menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk kritik politik sekaligus dorongan agar DPRD menunjukkan independensinya melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.
Menurutnya, apabila DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, berbagai persoalan masyarakat dapat dikawal dengan lebih baik, mulai dari pengawasan penggunaan anggaran daerah, pelaksanaan program pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ketua BEM Universitas Lakidende, Andriko, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada satu kali aksi.
“Gerakan ini tidak berhenti pada satu kali aksi. Kami akan terus melakukan kajian, menyampaikan kritik, dan mengawal setiap kebijakan DPRD maupun pemerintah daerah agar benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Konawe,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua MPM Universitas Lakidende, Muh. Ivan, menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah demokrasi melalui kontrol sosial yang objektif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Koalisi Mahasiswa Menggugat menyatakan akan terus memantau kinerja DPRD Kabupaten Konawe, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Mereka juga berkomitmen mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat serta mendorong DPRD agar menjalankan fungsi check and balance secara independen.
Selain itu, koalisi mendesak DPRD Kabupaten Konawe membuka ruang dialog secara berkala dengan masyarakat dan organisasi kemahasiswaan guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Harbiansyah menegaskan mahasiswa akan tetap berada di garis depan dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Konawe.
“Selama DPRD belum menunjukkan peningkatan efektivitas kinerjanya, kami akan terus melakukan pengawasan melalui kajian, advokasi, audiensi, hingga aksi konstitusional. Kami ingin memastikan DPRD benar-benar menjadi lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Jika terdapat dugaan atau persepsi publik mengenai hubungan yang terlalu kompromistis dengan pemerintah daerah, maka DPRD perlu menjawabnya melalui transparansi, akuntabilitas, dan kerja nyata sehingga kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan,” pungkasnya.
Koalisi Mahasiswa Menggugat menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Konawe.
Laporan: Redaksi
