BBM Bersubsidi Langka dan Antrean Mengular, KNPI Konawe Desak DPRD Panggil Seluruh Pengelola SPBU
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Kelangkaan BBM bersubsidi dan panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menuai sorotan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Konawe.
Ketua KNPI Konawe, Ilham Saputra Jaya, S.H., mendesak DPRD Konawe segera memanggil seluruh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengikuti hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Desakan tersebut menyusul kondisi antrean panjang dan sulitnya masyarakat memperoleh BBM bersubsidi, khususnya di sejumlah SPBU seperti Unaaha, Lalosabila, dan Wonggeduku.
Ilham menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Antrean kendaraan yang mengular hingga memakan waktu berjam-jam telah menimbulkan keresahan, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Di sisi lain, keterbatasan pasokan Pertalite di sejumlah titik disebut turut berdampak pada harga BBM di tingkat pengecer. Harga Pertalite eceran dilaporkan mencapai Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.
“Kami mendesak DPRD Konawe untuk segera memanggil seluruh pengelola SPBU. Harus ada hearing atau RDP untuk mengetahui secara jelas apa yang menjadi penyebab kelangkaan dan panjangnya antrean BBM ini,” tegas Ilham.
Menurut Ilham, RDP diperlukan untuk membuka secara terang persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari ketersediaan pasokan, mekanisme distribusi, hingga sistem pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di setiap SPBU.
Ketua KNPI Konawe itu juga meminta DPRD melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta aparat penegak hukum (APH) dalam pembahasan tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Kami berharap DPRD, dinas terkait dan APH tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Kalau memang ada persoalan dalam distribusi, segera dicari akar masalahnya dan diberikan solusi,” ujarnya.
Ilham menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kondisi pasokan BBM bersubsidi di Konawe. Pemerintah bersama pihak terkait juga dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban. Pemerintah dan pihak terkait harus hadir memberikan kepastian dan memastikan BBM bersubsidi tersedia serta tepat sasaran,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
