Mentan Amran Ungkap Skema Pengembangan Bioetanol: BUMN, Swasta, dan Rakyat Bersinergi
SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan pengembangan industri bioetanol nasional dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah juga memastikan ketersediaan serta legalitas lahan sebagai bagian dari upaya mempercepat investasi industri biofuel berbasis komoditas pertanian.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, masyarakat akan ditempatkan sebagai bagian penting dalam ekosistem pengembangan bioetanol agar manfaat ekonomi dari industri tersebut dapat dirasakan secara luas.
Hal itu disampaikan Mentan Amran usai mengikuti Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai provinsi di Indonesia, di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian.
“Sekarang pangan selesai (swasembada), protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia,” kata Amran.
Menurutnya, pengembangan bioetanol akan bertumpu pada tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu, dan jagung. Pemerintah mendorong pembangunan kawasan produksi bahan baku yang terintegrasi dengan industri pengolahan sehingga komoditas pertanian memiliki nilai tambah sekaligus membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Dari sisi pembiayaan, Amran menjelaskan investasi akan mengandalkan sinergi antara BUMN dan sektor swasta. Sementara pemerintah berperan memastikan ketersediaan serta kepastian hukum atas lahan yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan industri bioetanol.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara. Lahannya dikawal oleh negara,” jelasnya.
Amran mengatakan, BUMN akan diprioritaskan untuk masuk pada tahap awal sesuai dengan kapasitas pembiayaan yang dimiliki. Setelah kemampuan BUMN dimaksimalkan, kebutuhan investasi selanjutnya akan dibuka bagi sektor swasta.
“Kita upayakan, kita prioritaskan BUMN dulu. Kalau BUMN oke, sudah maksimal, bisa 30 persen, bisa 40 persen, bisa 50 persen. Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta. Dan swasta pasti antre. Pengalaman kami antre. Yang penting kepastian lahan. Makanya ini lahan kita menjadi prioritas,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kepastian lahan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat realisasi investasi. Karena itu, pemerintah akan mengawal proses penentuan lokasi hingga aspek legalitas lahan agar pembangunan kawasan bioetanol dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan.
“Itu lahan dulu, penentuan lahan, legalitas lahan. Dan itu dikawal oleh pemerintah,” tegas Amran.
Selain korporasi, pemerintah memastikan masyarakat turut memperoleh ruang dalam pengembangan industri tersebut, khususnya melalui penyediaan bahan baku dan keterlibatan dalam usaha di kawasan produksi.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Ini dia tumbuh bersama perusahaan. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat. Ini yang kita dorong ekonomi rakyat,” jelasnya.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah agar investasi tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha berskala besar, tetapi turut menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat kabupaten dan provinsi.
“Kalau bisa ada pengusaha daerah, usulkan. Ini untuk pemerataan pembangunan. Kalau tidak ada, kabupaten ke provinsi baru nasional,” ujarnya.
Amran menilai pengembangan industri bioetanol berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas. Selain meningkatkan permintaan terhadap komoditas pertanian, program tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan industri pengolahan serta membuka lapangan kerja baru.
“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen,” katanya.
Pengembangan bioetanol juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Peningkatan produksi biofuel di dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis impor sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.
Pemerintah menargetkan pengembangan bioetanol dilakukan secara bertahap menuju implementasi E20 pada 2029 dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kedaulatan energi sekaligus memperluas manfaat ekonomi sektor pertanian bagi masyarakat.
“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” pungkas Amran.
Laporan: Redaksi
