![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240210-WA0117.jpg)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240227-WA0174.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240228-WA0048.jpg)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240816-WA0144.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240402-WA0099.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG_20240614_120751.jpg
)
![](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2018/08/Thumbnail_1533056629928-960x540.jpg)
SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Tim Monitoring dan Evaluasi ( Monev ) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyambangi Kantor Bupati Konawe, Selasa (31/7/2018 ) sekira pukul 09:30 Wita.
Tim anti rasuah ini melakukan pertemuan tertutup bersama Pj Bupati Konawe, Pj Sekda Konawe, Pimpinan DPRD Konawe serta Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), di ruang Inowa lantai II Kantor Bupati Konawe.
Koordinator KPK Wilayah Sultra, Heri Nurudin mengatakan kedatangan Tim KPK di Pemda Kabupaten Konawe itu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di Konawe. Menurutnya dari pertemuan itu ditemukan beberapa progres perbaikan.
“Ada beberapa perogres perbaikan di sisi governance mereka, dari perencanaan dan penganggaran. Kemudian ada beberapa yang lain, intinya kita bergeraklah. Kita harus bersama-sama dengan seluruh jajaran di eksekutif dan legislatif untuk melakukan perbaikan bersama sama ke depan,” katanya.
Selain menemukan ada progres perbaikan, Heri Nurudin juga memyebut dari hasil monitoring KPK di Pemda Konawe, pihaknya menemukan banyak catatan penting yang harus diperbaiki oleh Pemkab Konawe, baik itu eksekutif maupun legislatif.
“Banyak, intinya lebih pada pengelolaan APBD yang pro rakyat dan bebas dari korupsi,” kata Heri Nurudin kepada awak media usai melakukan pertemuan tertutup di ruang Inowa kantor bupati Konawe, Selasa ( 31/7/2018 ).
“Banyak di PTSP, pengadaan barang dan jasa, LPSE juga banyak harus diperbaiki.Tadi kami sudah sampaikan harus seperti apa dan perogresnya seperti apa kedepan,” lanjutnya.
Sementara untuk BPMD, KPK memberi catatan terkait pengelolaan dana desa. Kedepan diharapkan semakin baik dan tidak ada penyelewengan penyelewengan terkait pengelolaan dana desa.
Heri Nurudin menegaskan bahwa inti dari monitoring dan evaluasi tim KPK di Konawe adalah melakukan pencegahan pembinaan pendampingan. Kata dia, kalau sudah lakukan pembinaan, pendampingan tetapi tidak diperhatikan maka yang datang bukan lagi tim Monev tapi Tim Pemnidakan dari KPK.
“Kalau kita sudah lakukan pembinaan pendapingan tidak bisa, bahasa kasarnya teman-teman merah nanti, teman-teman penindakan yang akan masuk. Kita akan lihat ini perogresnya seperti apa kita akan lakukan pembinaan pendampingan kalau bahasa orang orang sana itu kalau sudah dibina satu kali dua kali tiga kali yang empat adalah dibinasakan,”Heri Nurudin menegaskan.
Terkait dengan defisit anggaran yang terjadi di Konawe, dirinya menyebut telah memberikan rekomendasi kepada Pj Bupati Konawe, H.Tasman Taewa dan Pj Sekda Konawe, Hj Asriani Porosi untuk segera dilaksanakan.
“Tadi sudah kami sampaikan rekomendasi kita, masukan masukan dari kita sudah, nanti tolong sampaikan kepada Pj Bupati dan ibu Sekda sudah kami berikan masukan masukannya mereka pasti akan ikutin,”ujarnya.
Laporan : Redaksi
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240410-WA0307.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240822-WA0207.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240624-WA0146-scaled.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240820-WA0158.jpg
)