SUARASULTRA.COM | KONAWE – Penaganan kasus korupsi di tengah wabah Covid-19 hampir tidak berjalan. Hal itu disebabkan karena adanya protokol kesehatan Covid-19 yaitu anjuran pemerintah untuk menjaga jarak fisik. Sehingga aparat penegak hukum (Jaksa- Polisi) menunda pemeriksaan saksi.
Bukan hanya APH yang menunda pemeriksaan, sejumlah aktivis di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut “gantung” megafon karena pandemi Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Poros Keadilan Konawe Ilham Saputra alias Killing mengatakan bahwa pandemi Covid-19 ini bukan saja berdampak kepada perekonomian masyarakat. Tetapi kata dia, pandemi ini juga sudah mempengaruhi penanganan kasus di APH.
“Hampir semua kasus yang selama ini kami teriakan ditunda prosesnya. Semua karena pandemi, semua fokus melakukan pencegahan penyebaran Covid-19.” kata Killing, Sabtu 30 Mei 2020.
Di tengah wabah Corona ini masih kata Killing pengurus Poros Keadilan komitmen untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa. Karena kata dia, semua pihak diharapkan membantu pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19.
“Dengan tidak menggelar aksi (mengumpul massa), kami sudah turut membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” katanya.
Ketika ditanya terkait dugaan kasus korupsi yang selama ini ia suarakan, Killing menyebut tetap akan mengawal kasus tersebut sampai mendapatkan kepastian hukum.
“Setelah wabah ini berlalu, kami akan turun ke jalan mempertanyakan itu. Kami akan tetap melakukan presur sampai kasus tersebut menjadi terang benderang,” pungkasnya.
Diketahui, sebelum wabah Corona masuk di Sulawesi Tenggara, Ilham Killing melakukan presur terhadap dugaan korupsi di Dinas PUPR Konawe. Bahkan Killing sempat menuding Jaksa Konawa lambat dalam melakukan penanganan kasus tersebut.
Laporan: Sukardi Muhtar
