Mahasiswa Sultra Desak United Tractors Bertanggung Jawab atas Dugaan Pelanggaran Anak Usaha di Konawe Utara
SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pusat PT United Tractors Tbk (UNTR), Kamis (2/10/2025).
Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar UNTR bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran serius yang dilakukan anak usahanya, PT Stargate Pacific Resources (SPR), yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Koordinator aksi, Eghy Seftiawan, menegaskan bahwa UNTR tidak bisa bersembunyi di balik dalih bahwa SPR merupakan entitas terpisah.
“Sebagai induk perusahaan, UNTR tidak boleh pura-pura tidak tahu. Semua keuntungan dari SPR juga mengalir ke UNTR. Karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan SPR adalah bukti kegagalan UNTR dalam mengawasi anak perusahaannya,” tegas Eghy.
Menurut mahasiswa, dugaan pelanggaran yang dilakukan PT SPR meliputi kerusakan lingkungan akibat tambang tanpa standar reklamasi, penyalahgunaan izin operasi, serta pengabaian tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lokal. Praktik tersebut dinilai bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga merugikan negara dan berpotensi memicu konflik sosial.
Koalisi Mahasiswa Sultra Jakarta juga mendesak lembaga negara, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, Kementerian ESDM, hingga KLHK, untuk turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan PT SPR.
Mereka menegaskan akan terus mengawal isu ini dengan aksi lanjutan.
“Jika UNTR tidak segera bertindak, maka pekan depan kami kembali turun aksi sebagai bentuk advokasi atas berbagai pelanggaran PT SPR,” ujar Eghy.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta UNTR segera:
Mendesak Kementerian ESDM mencabut IUP PT SPR atas dugaan penyerobotan tanah adat, minimnya pemberdayaan masyarakat, serta lemahnya penyaluran CSR.
Mendesak KLHK mengaudit aktivitas tambang PT SPR terkait dugaan kerusakan hutan, pencemaran air, dan sedimentasi laut.
Mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh izin PT SPR, memastikan reklamasi lahan dilakukan, serta memonitor rencana pasca tambang.
Menuntut keterbukaan laporan produksi nikel PT SPR serta pembayaran royalti dan pajak, di tengah indikasi adanya penunggakan pajak.
Mendesak Kejaksaan Agung memeriksa pimpinan PT SPR dan manajemen PT United Tractors sebagai induk perusahaan yang dianggap ikut bertanggung jawab.
Aksi ini disebut sebagai alarm keras bagi UNTR. Sebab, reputasi perusahaan sebesar United Tractors dinilai bisa runtuh bila membiarkan anak usahanya beroperasi tanpa kendali.
Laporan: Redaksi
