Polri Perkuat Ekosistem Jagung Pakan Ternak, Targetkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani
SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat, 6 Februari 2026.
Rapat ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Kegiatan ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja ketahanan pangan tahun sebelumnya. Ia menegaskan, Indonesia berhasil mencatatkan capaian strategis dengan tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi atas kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami laksanakan sebagai langkah konsolidasi dan kolaborasi untuk menyusun strategi tahun 2026 agar lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi persoalan permodalan.
Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Selain dukungan permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga hasil panen.
Polri memastikan agar jagung petani tidak terjual ke tengkulak dengan harga rendah melalui kerja sama strategis dengan Perum Bulog sebagai offtaker.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026.
Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini berhasil mendorong harga pembelian yang berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan melalui pendampingan manajerial dan akses pembiayaan yang sehat.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional sekaligus mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
Laporan: Redaksi
