PC PMII Konawe Soroti Kinerja DPRD, Desak Perkuat Fungsi Legislasi dan Pengawasan
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Konawe menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, terutama pada aspek legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ketua PC PMII Kabupaten Konawe, Harbiansyah, mengatakan DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Menurutnya, ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara maksimal sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“Kami menilai fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum berjalan optimal. Padahal, pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Harbiansyah.
Selain aspek pengawasan, PC PMII juga menilai produktivitas DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) masih perlu ditingkatkan.
Harbiansyah menilai lembaga legislatif harus lebih aktif melahirkan regulasi yang mampu menjawab berbagai persoalan strategis serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Konawe.
Menurutnya, keberadaan Perda yang berkualitas menjadi salah satu indikator penting keberhasilan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap berbagai program pembangunan daerah.
Harbiansyah juga mengingatkan bahwa lemahnya pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah, kata dia, dapat dinilai lebih banyak disibukkan dengan kegiatan yang bersifat seremonial dibandingkan menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Ketika fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal dan produk legislasi tidak berkembang, maka pemerintah daerah bisa terkesan lebih fokus pada kegiatan seremonial daripada menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Atas dasar itu, PC PMII Kabupaten Konawe mendesak DPRD agar memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, DPRD juga didorong mempercepat pembentukan Peraturan Daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mengoptimalkan penyerapan aspirasi publik sebagai bagian dari fungsi representasi.
Harbiansyah menegaskan, kritik yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial yang menjadi tanggung jawab moral organisasi mahasiswa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan untuk menjatuhkan lembaga legislatif.
“Kami ingin DPRD Kabupaten Konawe membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui kerja nyata. DPRD bukan sekadar pelengkap sistem pemerintahan, melainkan lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal kepentingan masyarakat. Kritik ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan Kabupaten Konawe,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
