Konawe Jadi Pusat Gerakan Tanam Padi Serentak Nasional, Kementan Pacu Swasembada Pangan
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dipercaya menjadi pusat pelaksanaan Gerakan Tanam Padi Serempak Nasional yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan) RI secara serentak di 26 provinsi melalui sambungan Zoom, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Desa Kumapo, Kecamatan Abuki, dipimpin Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI, Dr. Idha Widi Arsanti, S.P., M.P.
Program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan indeks pertanaman, mendongkrak produksi pangan nasional, sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.
Gerakan tanam difokuskan pada lahan hasil Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2024–2025 dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025 agar segera produktif.
Selain memperluas areal tanam, program tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan produktivitas lahan sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim, termasuk potensi El Nino.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Konawe yang diwakili Sekretaris Daerah Dr. Ferdinand, S.P., M.H., Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari Muhammad Harliansyah, Dandim 1417/Kendari Letkol Arm Danny Girsang, para penyuluh pertanian lapangan (PPL), kepala desa, serta sejumlah pejabat lainnya. Para bupati dan wali kota dari daerah pelaksana program Oplah dan CSR juga mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Konawe Dr. Ferdinand menegaskan Pemerintah Kabupaten Konawe terus memperkuat sektor pertanian melalui program intensifikasi, cetak sawah, peningkatan produktivitas gabah, serta pengembangan sistem irigasi.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada program cetak sawah. Sebagian lahan yang telah dibangun belum memiliki elevasi yang sesuai sehingga belum dapat dialiri air secara optimal.
Padahal, Kabupaten Konawe memiliki potensi sumber air yang besar melalui Bendung Wawotobi yang mampu mengairi sekitar 18 ribu hektare lahan serta Waduk Ameroro dengan potensi layanan irigasi mencapai 35 ribu hektare. Namun, kondisi geografis menyebabkan distribusi air belum mampu menjangkau seluruh kawasan pertanian.
“Lahan persawahan di Konawe akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila sistem irigasinya terintegrasi dengan baik,” ujar Ferdinand.
Selain persoalan irigasi, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan lain berupa ketersediaan benih unggul. Selama ini sebagian besar petani masih menggunakan varietas benih yang sama sehingga produktivitas belum optimal.
Akibatnya, hasil panen diperkirakan masih terpaut sekitar 4 hingga 5 ton per hektare dibandingkan potensi yang seharusnya dapat dicapai.
Di bidang mekanisasi, ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga masih terbatas. Dari total kebutuhan, baru sekitar separuh yang dapat dipenuhi sehingga dukungan mekanisasi belum berjalan maksimal.
Tantangan lainnya adalah menurunnya minat masyarakat untuk bertani. Sebagian petani mulai beralih ke sektor pekerjaan lain karena menganggap usaha pertanian belum memberikan pendapatan yang stabil.
“Semoga dengan harga gabah yang mencapai Rp6.500 per kilogram, petani semakin termotivasi untuk meningkatkan produksi dan tidak beralih ke komoditas lain,” katanya.
Ferdinand juga mengingatkan agar lahan hasil program cetak sawah tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain karena dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perbaikan sistem irigasi menjadi langkah penting agar lahan sawah tetap produktif dan tidak beralih fungsi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementan RI, Idha Widi Arsanti, menegaskan Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan nasional yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, hingga para petani.
“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat. Penyuluh pertanian bersama petani menjadi ujung tombak untuk memastikan lahan yang sudah siap segera ditanami dan menghasilkan produksi optimal,” ujar Arsanti.
Menurut Arsanti, peningkatan indeks pertanaman merupakan kunci menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan di lapangan, target yang telah ditetapkan diyakini dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Tujuan kita meningkatkan indeks pertanaman. Tantangan tentu ada, tetapi dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak, saya yakin dapat kita atasi,” katanya.
Arsanti menambahkan, keberhasilan swasembada pangan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto merupakan hasil sinergi seluruh insan pertanian di Indonesia. Capaian tersebut tercermin dari meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog hingga sekitar 5,2 juta ton pada pertengahan Juli 2026, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sementara itu, serapan beras dalam negeri telah mencapai sekitar 3,4 juta ton.
Menurut Arsanti, capaian tersebut menjadi bukti bahwa berbagai program peningkatan produksi mulai menunjukkan hasil nyata sekaligus menjadi modal penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Karena itu, pelaporan realisasi tanam, peningkatan indeks pertanaman, serta berbagai kendala di lapangan harus dilakukan secara cepat dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Gerakan Tanam Padi Serentak melibatkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, serta para petani.
Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya modernisasi sektor pertanian sekaligus mendorong regenerasi petani melalui pelibatan generasi muda.
Laporan: Utha
Editor: Sukardi Muhtar
