Banggar DPRD Konawe Minta Anggaran TP-PKK Rp1,9 Miliar Dirasionalisasi
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Konawe meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merasionalisasi anggaran Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Konawe yang mencapai Rp1,9 miliar dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat konsultasi pembahasan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2027 yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Konawe, H. A. Ginal Sambari, S.Sos., M.Si., Jumat (7/8/2026).
Dalam rancangan tersebut, anggaran TP-PKK sebesar Rp1,9 miliar terbagi dalam dua item pembiayaan, yakni belanja operasional sebesar Rp1,3 miliar dan belanja modal sekitar Rp669 juta.
Banggar menilai besaran anggaran tersebut perlu dikaji kembali, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dewan mempertanyakan relevansi alokasi Rp1,9 miliar dengan program TP-PKK yang dinilai lebih banyak berfokus pada kegiatan pembinaan dan monitoring.
Selain itu, sejumlah kegiatan TP-PKK di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan juga disebut mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah setempat.
Atas dasar itu, Banggar meminta Bappeda melakukan rasionalisasi terhadap alokasi anggaran TP-PKK dalam KUA-PPAS 2027, bukan menghapusnya.
Ketua Komisi III DPRD Konawe, H. A. Ginal Sambari, mengatakan anggaran TP-PKK pada tahun-tahun sebelumnya bahkan hanya berada di kisaran Rp1 miliar. Namun, menurutnya, capaian program ketika itu masih dapat terlihat.
“Di tahun-tahun sebelumnya, anggarannya paling besar Rp1 miliar, tetapi hasilnya kelihatan. Sekarang anggarannya membengkak, tetapi hasil atau capaian yang terlihat belum sebanding,” ujar Ginal.
Ginal juga menyoroti adanya dana hibah yang diterima TP-PKK Konawe di luar anggaran yang dibahas dalam KUA-PPAS.
Politisi senior itu menegaskan, Banggar tidak bermaksud menghapus anggaran TP-PKK. Dewan hanya ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara rasional dan diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran itu menjadi kecil ketika digunakan untuk perjalanan dinas keliling Indonesia. Kita ingin programnya yang dirasionalisasi, bukan dihapus,” tegasnya.
Senada, anggota Banggar DPRD Konawe, Fakrudin, S.Hut., menilai biaya perjalanan untuk kegiatan di wilayah Konawe masih dapat ditekan. Ia mencontohkan biaya perjalanan menuju sejumlah kecamatan yang dinilai tidak membutuhkan anggaran terlalu besar.
“Kalau membawa 100 orang ke Toronipa, misalnya, dengan biaya sekitar Rp200 ribu per orang, totalnya sekitar Rp20 juta. Jadi perlu dihitung kembali secara rasional kebutuhan anggarannya,” kata Fakrudin.
Banggar juga meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan capaian TP-PKK, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Dewan menekankan agar program pembinaan benar-benar menyentuh masyarakat dan tidak habis untuk kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas.
Ginal menegaskan, rasionalisasi anggaran merupakan bagian dari upaya DPRD memastikan keuangan daerah dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Itu kita rasionalisasi. Tolong dicatat, kita rasionalkan, bukan dihapus,” pungkas Ginal.
Laporan: Kardi
