Forgema Sultra Soroti Dugaan Perselingkuhan Bupati Konkep, Minta Klarifikasi Terbuka
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Forum Gerakan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Forgema Sultra) menyoroti dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Rifqi Saifullah Razak.
Dugaan tersebut disebut-sebut melibatkan seorang pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berinisial YH alias Osin.
Penanggung Jawab Forgema Sultra, Abdul Rahman Fathur, menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai urusan pribadi apabila telah menyangkut seorang pejabat publik.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai gosip personal. Ketika dugaan tersebut menyangkut seorang kepala daerah, persoalannya bergeser menjadi pertanyaan mengenai integritas, keteladanan, kepatutan, dan moralitas seorang pejabat publik,” ujar Rahman dalam keterangan resminya yang diterima media, Kamis (13/8/2026).
Menurut Rahman, munculnya dugaan tersebut menjadi alasan bagi publik untuk mempertanyakan sejauh mana seorang pejabat mampu menjaga integritas serta kehormatan jabatan yang diembannya.
Rahman menegaskan, pejabat publik tidak hanya memegang kewenangan administratif dan politik, tetapi juga menerima mandat serta kepercayaan dari masyarakat. Karena itu, perilaku seorang kepala daerah dinilai semestinya mencerminkan keteladanan.
“Ketika seorang kepala daerah dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan, masyarakat berhak mempertanyakan apakah pejabat tersebut masih memiliki kelayakan moral untuk terus memimpin,” katanya.
Meski demikian, Rahman menegaskan Forgema Sultra tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu hanya berdasarkan rumor atau informasi yang belum terverifikasi.
“Kami tidak sedang menghakimi seseorang berdasarkan rumor. Kami sedang mempertanyakan integritas seorang pejabat publik ketika namanya terseret dalam dugaan persoalan moral yang serius. Kalau informasi itu tidak benar, bantah dengan terang dan buktikan. Tetapi kalau dugaan itu terbukti, jangan berharap jabatan menjadi tameng untuk mempertahankan kekuasaan,” tegasnya.
Rahman juga menilai persoalan keteladanan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Menurutnya, krisis pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan korupsi, penyalahgunaan anggaran maupun buruknya pelayanan publik, tetapi juga dapat muncul ketika perilaku pejabat menimbulkan keraguan terhadap integritas dan kepatutan.
“Kepala daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena setiap sikap dan tindakannya dapat memengaruhi wibawa institusi pemerintahan serta kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Atas dasar itu, aktivis jebolan HMI Cabang Kendari tersebut mendesak Bupati Konkep Rifqi Saifullah Razak memberikan klarifikasi secara terbuka dan menyeluruh terkait dugaan hubungan dengan YH alias Osin.
Rahman juga menyampaikan, apabila dugaan tersebut nantinya terbukti berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, Rifqi Saifullah Razak dinilai perlu mengambil sikap bertanggung jawab secara moral, termasuk mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan sebagai Bupati Konawe Kepulauan.
“Jabatan kepala daerah bukan tempat berlindung ketika kepercayaan publik telah runtuh. Kalau benar terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan keteladanan seorang pemimpin, mundur adalah bentuk pertanggungjawaban moral, bukan kekalahan politik,” katanya.
Lebih lanjut, Rahman menekankan pentingnya proses klarifikasi dan pembuktian dilakukan secara objektif. Pihak yang disebut dalam dugaan tersebut, menurutnya, juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan maupun pembelaan.
“Kami tidak ingin persoalan ini menjadi ruang penghakiman tanpa bukti. Karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan tersebut harus diuji secara objektif. Pihak yang dituduh juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan,” lanjutnya.
Namun, Forgema Sultra menolak apabila persoalan tersebut ditutup begitu saja dengan alasan sebagai urusan pribadi.
Rahman berpandangan, ketika persoalan personal seorang pejabat telah memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat mengenai integritas dan keteladanan, publik tetap memiliki hak untuk memperoleh penjelasan yang proporsional dan berdasarkan fakta.
“Konawe Kepulauan membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu menjalankan pemerintahan, tetapi juga mampu menjaga kehormatan jabatan dan kepercayaan masyarakat,” katanya.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta percaya kepada pemerintah, sementara perilaku pejabatnya justru menimbulkan krisis kepercayaan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya meminta konfirmasi kepada Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam dugaan tersebut.
Laporan: Redaksi
