Dua Perkara Korupsi di Konawe Lengkap, Mantan Kadis dan Bendahara Nakertrans Segera Diserahkan ke JPU
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Konawe segera melimpahkan dua perkara dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.
Dua perkara tersebut masing-masing terkait dugaan korupsi dana insentif pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Konawe serta perkara dugaan korupsi dana rutin Kecamatan Morosi.
Kapolres Konawe AKBP Edi Raharjono, S.IK., M.Si., melalui Kasat Reskrim AKP Laode Muh. Jefri Hamzah, S.Tr.K., S.IK., M.H., menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Jefri menjelaskan, untuk perkara dugaan korupsi di Dinas Nakertrans, penyidik menjadwalkan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada hari ini.
Dalam pelimpahan tersebut, penyidik akan menyerahkan dua orang tersangka, masing-masing mantan Kepala Dinas Nakertrans berinisial LWNM dan mantan bendahara dinas tahun 2023, berinisial SY.
“Untuk perkara Dinas Nakertrans, hari ini kami agendakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Ada dua tersangka yang akan dilimpahkan, yakni mantan kepala dinas dan mantan bendahara Dinas Nakertrans tahun 2023,” jelas Jefri.
Selain tersangka, barang bukti yang diserahkan meliputi sejumlah dokumen, baik dokumen keuangan maupun surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Penyidik juga akan menyerahkan uang tunai sebesar Rp100 juta sebagai bagian dari barang bukti perkara.
“Barang bukti yang kami serahkan di antaranya dokumen keuangan, surat-surat terkait perkara, serta uang tunai sebesar Rp100 juta,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk perkara dugaan korupsi di Kecamatan Morosi, Jefri mengatakan berkasnya juga telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Namun, pelaksanaan tahap II masih menunggu hasil koordinasi antara penyidik dan JPU.
Dengan dinyatakannya kedua berkas perkara tersebut lengkap, penanganan selanjutnya akan memasuki tahap penuntutan oleh pihak kejaksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Laporan: Kardi
