Kejagung Dalami Dugaan Suap Izin Tambang PT BSJ, Enam Kantor Perusahaan Terafiliasi AK Digeledah
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan praktik suap dalam pengurusan perizinan pertambangan nikel yang melibatkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel tersebut, PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar proses evaluasi dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen persyaratan perizinan tambang tidak dilakukan.
Dugaan praktik suap itu berkaitan dengan aktivitas penambangan dan penjualan nikel PT BSJ yang disinyalir memberikan keuntungan bagi perusahaan, sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Penyidik kini juga menelusuri proses penerbitan hingga peningkatan status Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ, termasuk dokumen Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Dalam proses pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga melakukan manipulasi sejumlah dokumen persyaratan pertambangan. Dokumen yang menjadi perhatian penyidik meliputi studi kelayakan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Tim penyidik menelusuri tahapan penyusunan, pengajuan, evaluasi, hingga penerbitan dokumen tersebut guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pemberian izin usaha pertambangan.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara. Surat tugas terhadap ahli juga telah diterbitkan sebagai bagian dari proses tersebut.
Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik telah memeriksa 36 orang saksi serta mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Pengembangan perkara turut menyasar sejumlah perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan atau terafiliasi dengan sosok berinisial AK.
Pada Senin (9/11/2026), tim penyidik Kejagung bersama tim forensik digital melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen serta barang bukti elektronik di enam kantor perusahaan yang tersebar di wilayah Sultra.
Enam lokasi tersebut meliputi:
- Kantor PT ANI di Kota Kendari.
- Kantor PT ANI di lokasi tambang, Kabupaten Konawe Utara.
- Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.
- Kantor PT AMI di Kota Kendari.
- Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah.
- Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perizinan dan aktivitas pertambangan, di antaranya RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Selain dokumen fisik, tim penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Seluruh barang bukti tersebut akan diteliti untuk mengungkap keterkaitan aktivitas usaha, proses perizinan, serta dugaan aliran keuntungan dari kegiatan pertambangan PT BSJ maupun perusahaan lain yang diduga memiliki hubungan afiliasi.
Pemeriksaan forensik digital juga akan dilakukan untuk menelusuri informasi dan komunikasi elektronik yang relevan dengan pembuktian perkara.
Sebelumnya, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, di Jakarta, Selasa, mengungkapkan bahwa PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku IUP perusahaan tersebut telah berakhir pada 2014.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” kata Anang.
Selain itu, PT BSJ diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung. Perusahaan tersebut juga disinyalir menggunakan dokumen IUP untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin usahanya.
Anang menjelaskan, PT BSJ merupakan perusahaan yang dikelola oleh sosok berinisial AK. Nama tersebut sebelumnya diungkap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai pihak yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan yang menguasai kawasan hutan negara secara ilegal.
“Salah satu owner (pemilik) yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner (pemilik manfaat),” ujarnya.
Atas dugaan perbuatannya, PT BSJ dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.
Selain itu, perusahaan tersebut juga disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Hingga kini, penyidikan masih terus berjalan. Kejagung masih melakukan pendalaman terhadap dokumen perizinan, pemeriksaan saksi, analisis barang bukti elektronik, serta penghitungan kerugian keuangan negara untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel tersebut.
Sumber: Pidsus Kejagung
Laporan: Kardi
