Suarasultra.com, Unaaha – Untuk kedua kalinya ( 2015-2016), Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan duet Kery Saiful Konggoasa – Parinringi, SE, M.Si mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Selasa (30/5/2017 ) kemarin di Kendari.
Atas prestasi Pemda Konawe yang mendapatkan Opini WTP untuk ke dua kalinya tersebut mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak termasuk menjadi bahan perbincangan di medsos.
Dari semua perbincangan di medsos ada yang menyebut memang layak untuk itu ( positif ) namun tidak jarang juga yang masih bertanya – tanya, Bahkan ada sampai menaruh curiga atau tidak percaya dengan raihan predikat WTP dari BPK RI tersebut.
Pasalnya, pada saat Pemda Konawe mendapatkan Opini WTP tahun 2015 lalu, banyak penjabat terkait yang harus berurusan dengan penegak hukum atas temuan BPK RI Perwakilan Sultra itu sendiri tentang adanya penyimpangan sehingga merugikan keuangan Negara.
Apalagi pemberian predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) oleh BPK RI lagi menjadi perbincangan nasional saat ini.Itu karena adanya peristiwa operasi tangkap tangan ( OTT ) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terhadap oknum auditor keuangan negara tersebut yang diduga penangkapan itu terkait dengan pemberian predikat tersebut.
Menanggapi pendapat yang beragam tersebut, Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara, ST, MM mengatakan bahwa prestasi opini WTP yang diraih Pemda Konawe bukan berarti tidak ada lagi temuan, akan tetapi pemberian Opini WTP tersebut lebih kepada tertibnya pengelolaan keuangan daerah dan itu dinilai oleh lembaga auditor negara tersebut sudah sangat baik.
“ Kita berikan apresiasi terhadap daerah kita yang sudah dua tahun berturut turut mendapatkan opini WTP. Karena opini WTP itu menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Konawe itu sudah baik dan bagus,” ujar Gusli kepada media usai buka puasa bersama di rujab Ketua DPRD Konawe, Rabu (31/5/2017).
Ketua DPD PAN Kabupaten Konawe ini menyebut, jika dalam pengelolaan keuangan daerah masih terdapat yang sifatnya temuan lain, maka hal tersebut urusnnya lain lagi. Sebab, Opini WTP berbicara lebih kepada pengelolaan manajemen keuangan yang baik dan bagus.
Kata dia, dengan raihan WTP itu bukan berarti bahwa sudah tidak ada temuan. Dan apabila ada temuan, maka ada juga tahapan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai aturan yang berlaku
“ Faktanya, jika tidak baik pengelolaan keuangan daerah Konawe, termasuk daerah lainnya, masa mau dikasih WTP begitu saja. Tidak mungkin dong, Intinya daerah yang mendapatkan WTP berarti pengelolaan keuangan daerahnya itu sudah sangat bagus,” ujarnya.
Selain prestasi opini WTP yang diraih Konawe, lanjut Gusli, ke depannya juga Konawe akan diberikan Reward dari Kementerian Keuangan karena pertumbuhan ekonomi di tanah kerinduan, negeri para leluhur Kabupaten Konawe dinilai meningkat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Konawe tersebut berasal dari sektor rill, investasi pertambangan vero nikel Mega industri Morosi.
” Dengan adanya investasi yang masuk itu, maka akan menggerakan sektor rill dan menyerap tenaga kerja. Itu pertambangan Morosi yang menambah perputaran uang sehingga pertumbuhan ekonomi Konawe tumbuh,” kata Gusli Topan Sabara.( MK/RED )