SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Fajar Lase, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) daerah pemilihan ( dapil ) Provinsi Sulawesi Tenggara ( Sultra ) mengatakan dirinya tertarik dengan Sultra, sehingga muncul keinginan untuk mengabdikan diri. Untuk itu Fajar Lase maju mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dapil Sultra periode 2019 – 2024.
“Saya berkeinginan mencalonkan diri dari dapil Sultra. Provinsi Sulawesi Tenggara ini unik bagi PDI Perjuangan. Kenapa ? Provinsi ini seingat saya pernah melahirkan anggota DPR RI, tapi 2 periode terakhir tidak ada wakil dari PDI Perjuangan melalui dapil Sultra,” kata staf ahli Menkumham Yasonna Laoly itu saat menghadiri Rapat DPD, DPC, PAC PDIP diperluas bertempat di sekretariat DPC PDIP Kabupaten Konawe, Sabtu malam ( 14/4/2018 ) kemarin.
Padahal menurut pria yang akrab disapa Fajar itu, di masa kepemimpinan Peresiden Joko Widodo banyak kader PDIP yang berhasil melalui pemilu Kada di Sultra. Dan itu yang menarik bahwa PDIP ternyata mendapat penerimaan yang cukup baik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Dan saya ingin sekali membalikkan kondisi dimana 2 periode tidak ada perwakilan, pemilu berikutnya harus ada perwakilan,”ujarnya.
Selain penerimaan masyarakat, Fajar juga mengaku lebih semangat lagi untuk bertarung di Pileg 2019 mendatang melalui dapil Sulawesi Tenggara karena penerimaan yang baik dan sangat terbuka dari pengurus DPD dan DPC PDIP se-Sultra terhadap kehadiran dirinya untuk mengabdikan diri di Bumi Anoa ini.
“Ini menjadi hal positif dan menjadi pertimbangan saya. Banyak hal lain juga yang saya rasakan saat ini sehingga saya memberanikan diri memohon ijin untuk bisa mencalonkan diri menjadi calon legislatif dari PDIP di Sultra ini, ” tutur kader partai berlambang Moncong Putih itu.
Ketika ditanya sumbangsi apa yang akan diberikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara ketika masyarakat Sultra memberi amanat kepadanya duduk di Senayan ( DPR RI ), Staf ahli Kemenkumham itu menyebut banyak hal yang akan dilakukan seorang anggota DPR dalam memberi kontribusi ke dapil pemilihannya. Dan itu akan ia maksimalkan jika rakyat Sultra memberinya amanah.
“Di beberapa DPC saya sudah jelaskan bahwa legislatif itu memiliki tugas untuk menyalurkan, merespon aspirasi masyarakat dan juga menjadi alat di pusat untuk menggolkan permohonan aspirasi daerah konstituennya,” janjinya.
Meki kata Fajar, Legislatif itu bukan penentu kebijakan ( anggaran ) melainkan eksekutif di tingkat pusat. Akan tetapi menurut Fajar, anggota DPR itu memiliki akses untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Terkait hal itu, dirinya mengaku telah menjelaskan ke DPC PDIP bahwa masing – masing Kabupaten / Kota itu selain potensi PAD nya yang tidak cukup, juga mendapatkan dana alokasi umum ( DAU ) dari pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya. Namun itu juga tidak cukup maka diberikan lagi dana alokasi khusus ( DAK ).
Tetapi kata dia, masih ada dana-dana lain yang harus diperjuangkan di tingkat pusat melalui kementerian / lembaga yang harus dinaikkan permohonannya oleh daerah ke Provinsi dan diteruskan ke Pusat.
“Nah, itu adalah tugas-tugas dari seorang anggota legislatif yang harus diperjuangkan sebagai perpanjangan tangan kementerian. Supaya dana – dana terbatas itu tidak lari ke Provinsi lain atau ke daerah lain. Nah, tugas saya senergis dengan anggota DPRD Kabupaten / Kota dan Provinsi untuk sama – sama melihat potensi yang harus saya perjuangkan. Kami ingin dana itu juga dialokasikan ke daerah-daerah yang kami perjuangkan,” janji Fajar Lase ketika diberi amanah oleh masyarakat Sulawesi Tenggara.
Laporan : Sukardi Muhtar
