SUARASULTRA.COM, KENDARI – Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan segera dilaksanakan, tepatnya 27 Juni 2018, sehingga banyak pihak terkait melakukan pengawasan, agar proses pemilihan berjalan dengan lancar, tak terkecuali Anggota DPD RI Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si.
Drs. H Yusran A. Silondae M.Si mengatakan, dirinya melakukan pengawasan pilkada yang akan digelar secara serentak, agar proses penyelenggaraan pilkada berjalan sesuai dengan perencanaan. Dengan begitu maka tidak akan ada PSU.
“Jika kita bahu membahu menyukseskan pemilihan yang akan dilaksanakan pada 27 Juni mendatang, maka saya yakin tidak akan ada masalah,” urainya saat ditemui di kediamannya jalan lorong jati Kota Kendari. Senin, (25/06).
Diharapkan seluruh pihak terkait baik pemerintah daerah, KPU maupun masyarakat dan stakeholders lainnya dapat memahami pentingnya proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini.
“Masing-masing penyelenggara pilkada maupun pihak terkait lainnya mempunyai peranan masing-masing. Oleh karena itu mainkan peran itu yang sesuai dengan aturan, agar dapat tercipta iklim demokrasi dan memiliki output yang baik untuk masyarakat dan pembangunan Sultra,” tambah Mantan Pj. Gubernur Sultra itu.
Ia menambahkan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pilkada serentak, dirinya sebagai anggota Komite I melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, untuk mengecek kesiapan KPU, pertama, kesiapan terkait dengan tahapan, jadwal dan program yang telah dilakukan oleh KPU Sultra dan Bawaslu propinsi baik pada tahap persiapan maupun penyelenggraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
“Ini sudah memasuki masa tenang, maka saya yang membidangi masalah ini harus memastikan kesiapan kesiapan KPU, dan yang lainnya dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini,” ucapnya.
Ke dua lanjutnya, kesiapan yang berkaitan dengan validitas Data Pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), logistik pemilu dan kesiapan lokasi TPS dan target partisipasi dalam Pilkada 2018. Ketiga, yang berkaitan dengan temuan-temuan pelanggaran, kasus hukum, maupun sengketa dalam pelaksanaan pilkada yang ada dan berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada.
“Di luar itu semua, bila terdapat berbagai persoalan spesifik yang menjadi perhatian dan kendala para penyelenggara Pilkada di daerah ini, kami sangat mengharapkan masyarakat dapat mengungkapkannya kepada kami, agar kami tindaklanjuti sebagaimana kewenangan yang dimiliki,” tutup Yusran Silondae.
Laporan : Adam
